Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi), menggelar Refleksi Akhir tahun dengan tema "Transisi Kepemimpinan Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo dan Catatan menuju 100 Hari Kerja".

Refleksi tersebut sebagai momentum untuk kembali melihat perjalanan panjang pemerintahan Indonesia, di mana banyak kejadian-kejadian yang menjadi perhatian publik.

Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Ketua bidang Kajian Strategis penelitian dan pengembangan PP Hikmahbudhi Dahnan dan Buyu Handoyo selaku Ketua bidang Politik, Hukum dan HAM, untuk meninjau ulang isu-isu krusial yang dihadapi bangsa. 

Satu di antaranya terkait kenaikan PPN 12 persen.

"Mengingat dengan kenaikan PPN sangat erat kaitanya dengan masyarakat luas, maka untuk kebaikan semua pihak kami dari H untuk menunda terlebih dahulu pelaksanaan kenaikan PPN 12 persen tersebut," kata Dahnan, dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (30/12/2024).

Lebih lanjut, penundaan tersebut dilakukan sampai dengan keadaan dunia usaha dan ekonomi masyarakat mendukung untuk kenaikan PPN ini, bahwa dengan kenaikan PPN 12 persen akan berdampak signifikan pada pelaku-pelaku UMKM kecil dan pelaku usaha mikro. 

Sementara itu, Buyu Handoyo juga menyampaikan hal serupa terkait kenaikan PPN 12 persen.

Di mana pemerintah jangan tergesa-gesa dalam memutuskan dan pemberlakukan PPN 12 persen tanpa mempertimbangkan aspek-aspek sosial masyarakat. 

"Ungkapnya kembali, kenaikan PPN 12 persen tersebut mengakibatkan inflasi, dengan kenaikan harga barang dan jasa yang terus menurus dalam periode tertentu. Sehingga perlunya pemerintah untuk mengkaji lebih dalam serta menunda sementara waktu terkait kenaikan PPN sampai ekonomi masyarakat stabil pasca pandemi," ucapnya.

"Sebaiknya pemerintah bisa menunda kenaikan tarif PPN 12 persen dengan menerbitkan peraturan pemerintah untuk nantinya dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan dirumuskan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," tandasnya.

Prabowo: Pemerintah Tidak Ada Niat Sedikit pun Mempersulit Kehidupan Rakyat Indonesia

Diberitakan sebelumnya, Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto menghadiri perayaan natal nasional di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta pada Sabtu (28/12/2024).

Dalam pidato sambutannya, Prabowo mengatakan bahwa pemerintah tidak ada niat sedikit pun untuk mempersulit kehidupan rakyat Indonesia.

"Saya bertekad untuk memimpin suatu pemerintah yang bersih, pemerintah yang akan menjaga kepentingan rakyat Indonesia. Tidak ada niat sedikitpun untuk kami mempersulit kehidupan rakyat Indonesia," ujar Prabowo dalam sambutannya di hadapan ribuan jemaat.

Eks Menteri Pertahanan RI itu memahami harapan masyarakat Indonesia sangat besar kepada pemerintahannya. Karena itu, ia bersama menteri kabinet merah putih berkomitmen untuk bekerja untuk rakyat Indonesia.

"Tidak pernah merasa bahwa ada hari libur bagi kami karena kami merasakan bahwa rakyat Indonesia harus mempunyai pemimpin-pemimpin yang bekerja keras, yang berpikir keras yang ingin berbuat baik," jelasnya.

Prabowo mengungkit dirinya sudah mengucapkan sumpah di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia dan Tuhan untuk menjalani kekuasaan dengan sebaik-baiknya.

Karena itu, Prabowo meminta waktu untuk diberikan kesempatan membuktikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintahannya sudah tepat. Namun, ia tidak merinci maksud pernyataannya tersebut

"Saudara-saudara sekalian kami mungkin baru menjabat 2 bulan 8 hari sampai hari ini mungkin, 2 bulan 8 hari atau 2 bulan 9 hari? Baru 2 bulan 8 hari. Saya mohon waktu sebentar sabarlah berilah kesempatan kami untuk bekerja sungguh-sungguh," pungkasnya.

Baca juga: Diduga Buat Konten Provokasi Tolak PPN 12 Persen, Rieke Diah Pitaloka Dilaporkan ke MKD DPR RI

Belakangan ini, pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto memang lagi ramai disorot lantaran akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen yang dimulai tahun depan. Isu ini banyak direspons pro kontra di masyarakat. (*)