Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Respons berbeda disampaikan dua partai politik (parpol), yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menanggapi masuknya Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu presiden terkorup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Dalam keterangannya, PDIP meminta agar aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memeriksa keluarga Jokowi setelah rilisnya laporan tersebut.
Sementara, pandangan lain disampaikan PSI di mana laporan dari OCCRP tersebut menjadi cerminan dari barisan sakit hati yang belum rela terkait kekalahan di Pilpres 2024.
Di sisi lain, PSI menganggap laporan OCCRP tidak bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis.
Kata PDIP
Juru bicara (jubir) PDIP, Muhammad Guntur Romli, mendesak agar penegakan hukum dilakukan setelah terbitnya laporan tersebut. Dia meminta agar Jokowi dan keluarganya diperiksa.
"Laporan ini bisa menjadi petunjuk bagi KPK dan penegak-penegak hukum lainnya seperti Polri dan Kejaksaan untuk memeriksa Jokowi dan keluarganya," katanya kepada Tribunnews.com, Selasa (31/12/2024).
Guntur mengatakan, sebenarnya laporan terkait dugaan korupsi yang dilakukan keluarga Jokowi pernah disampaikan beberapa tokoh, seperti ekonom senior, Faisal Basri, hingga dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubaedillah Badrun.
"Selama ini sudah pernah disampaikan oleh misalnya almarhum Faisal Basri terkait dugaan ekspor ilegal biji nikel yang merugikan negara sampai ratusan triliun, dan menyebut dua nama salah satunya Bobby Nasution, menantu Jokowi."
"Juga laporan Ubaedillah Badrun terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dinasti Jokowi," tegasnya.
Baca juga: Jokowi Tanggapi Namanya Masuk Daftar Tokoh Terkorup Dunia Versi OCCRP
Guntur menegaskan agar KPK dapat bekerja sama dengan OCCRP untuk menyelidiki dan memeriksa Jokowi dan keluarganya.
Menurutnya, penyelidikan terhadap keluarga Jokowi penting dilakukan karena jika terbukti melakukan korupsi, maka dipastikan kerugian yang dialami negara begitu besar.
"Bukan mengkriminalisasi Sekjen PDI Perjuangan (Hasto Kristiyanto) yang bukan pejabat publik atau negara dan tidak pernah merugikan keuangan negara sepeserpun," tambahnya.
Lebih lanjut, Guntur mengatakan penolakan terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menjadi sebuah petunjuk bahwa keputusan tersebut adalah tepat.
Pasalnya, Jokowi dinobatkan menjadi salah satu presiden terkorup dunia oleh OCCRP meski hanya menjabat selama dua periode yaitu dari tahun 2014-2024.