Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Respons berbeda disampaikan dua partai politik (parpol), yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menanggapi masuknya Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu presiden terkorup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Dalam keterangannya, PDIP meminta agar aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memeriksa keluarga Jokowi setelah rilisnya laporan tersebut.
Sementara, pandangan lain disampaikan PSI di mana laporan dari OCCRP tersebut menjadi cerminan dari barisan sakit hati yang belum rela terkait kekalahan di Pilpres 2024.
Di sisi lain, PSI menganggap laporan OCCRP tidak bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis.
Kata PDIP
Juru bicara (jubir) PDIP, Muhammad Guntur Romli, mendesak agar penegakan hukum dilakukan setelah terbitnya laporan tersebut. Dia meminta agar Jokowi dan keluarganya diperiksa.
"Laporan ini bisa menjadi petunjuk bagi KPK dan penegak-penegak hukum lainnya seperti Polri dan Kejaksaan untuk memeriksa Jokowi dan keluarganya," katanya kepada Tribunnews.com, Selasa (31/12/2024).
Guntur mengatakan, sebenarnya laporan terkait dugaan korupsi yang dilakukan keluarga Jokowi pernah disampaikan beberapa tokoh, seperti ekonom senior, Faisal Basri, hingga dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubaedillah Badrun.
"Selama ini sudah pernah disampaikan oleh misalnya almarhum Faisal Basri terkait dugaan ekspor ilegal biji nikel yang merugikan negara sampai ratusan triliun, dan menyebut dua nama salah satunya Bobby Nasution, menantu Jokowi."
"Juga laporan Ubaedillah Badrun terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dinasti Jokowi," tegasnya.
Baca juga: Jokowi Tanggapi Namanya Masuk Daftar Tokoh Terkorup Dunia Versi OCCRP
Guntur menegaskan agar KPK dapat bekerja sama dengan OCCRP untuk menyelidiki dan memeriksa Jokowi dan keluarganya.
Menurutnya, penyelidikan terhadap keluarga Jokowi penting dilakukan karena jika terbukti melakukan korupsi, maka dipastikan kerugian yang dialami negara begitu besar.
"Bukan mengkriminalisasi Sekjen PDI Perjuangan (Hasto Kristiyanto) yang bukan pejabat publik atau negara dan tidak pernah merugikan keuangan negara sepeserpun," tambahnya.
Lebih lanjut, Guntur mengatakan penolakan terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menjadi sebuah petunjuk bahwa keputusan tersebut adalah tepat.
Pasalnya, Jokowi dinobatkan menjadi salah satu presiden terkorup dunia oleh OCCRP meski hanya menjabat selama dua periode yaitu dari tahun 2014-2024.
"Terima kasih Ibu Megawati Soekarnoputri yg telah menolak tiga periode dan perpanjangan jabatan Jokowi. Penolakan waktu itu seperti nubuat, bahwa Jokowi adalah salah satu pemimpin di dunia yang terkorup seperti yang dilaporkan oleh OCCRP saat ini."
"Dua periode saja, Jokowi sudah jadi salah satu pemimpin terkorup di dunia, bagaimana kalau 3 periode?" jelasnya.
Kata PSI
Dikutip dari laman PSI, Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, menganggap masuknya Jokowi dalam daftar pimpinan terkorup versi OCCRP mencerminkan suara barisan sakit hati.
Menurutnya, pihak-pihak yang ikut dalam melakukan polling kepada Jokowi agar masuk sebagai pimpinan terkorup adalah sosok yang masih sakit hati lantaran kalah di Pilpres 2024.
"Itu suara barisan sakit hati, mereka yang belum bisa move on dari kekalahan di Pilpres. Ada jejak digital bahwa OCCRP membuka ke publik untuk menominasikan Corrupt Person of The Year sampai 5 Desember lalu. Jadi ada polling. Nah, barisan sakit hati itu yang memobilisasi suara," jelasnya.
Andy juga menganggap metodologi yang digunakan OCCRP tidak bisa dipertanggungjawabkan.
"Ini jelas berbeda dengan survei ilmiah dengan pengambilan sampelnya yang sangat cermat untuk menghindari bias," tuturnya.
Selain itu, Andy juga membandingkan laporan OCCRP dengan survei terkait tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi.
Di mana, survei dari beberapa lembaga menunjukkan tingkat kepercayaan publik kepada eks Wali Kota Solo itu begitu tinggi hingga akhir masa jabatannya.
"Kalau Pak Jokowi korupsi, rakyat pasti tahun dan tingkat kepercayaan anjlok. Rakyat melihat dari dekat kerja Pak Jokowi, tidak ada korupsi," tuturnya.
Jokowi Jadi Pemimpin Terkorup Dunia bersama Bashar Al-Assad
Sebelumnya, Jokowi menjadi salah satu pemimpin terkorup di dunia pada tahun 2024 versi OCCRP.
Selain Jokowi, ada lima pemimpin dunia yang masuk dalam nominasi tersebut.
Menurut organisasi tersebut, 'pemenang' dari nominasi tersebut adalah mantan Presiden Suriah, Bashar Al-Assad, yang digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pada awal Desember 2024 lalu.
Menurut salah satu juri nominasi ini, pendiri Daraj.com, Alia Ibrahim, Assad dianggap sebagai pemimpin terbrutal.
Assad dianggap telah melakukan kerusakan dari segala sisi terhadap Suriah.
Alia menilai butuh waktu puluhan tahun untuk memperbaiki kondisi Suriah imbas kepemimpinan brutal Assad selama 24 tahun.
"Selain menjadi diktator seperti ayahnya, Assad menambahkan dimensi kejahatan korupsi yang tak terbayangkan, menghancurkan kehidupan banyak orang bahkan di luar perbatasan negaranya sendiri."
"Kerusakan politik, ekonomi, dan sosial yang disebabkan oleh Assad, baik di Suriah maupun di kawasan ini, akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mengatasinya," jelasnya.
Baca juga: Jokowi Masuk Pemimpin Terkorup Dunia, PDIP Desak Keluarga Eks Presiden Diperiksa
Di sisi lain, OOCRP turut memberikan 'penghargaan khusus' kepada Presiden Guinea Khatulistiwa, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, berupa 'Penghargaan Non-Prestasi Seumur Hidup'.
Adapun 'penghargaan' ini diberikan imbas brutalnya Obiang dalam memimpin negara tersebut berupa penindasan, penangkapan yang melanggar hukum, hingga penghilangan paksa terhadap orang yang berbeda pendapat.
Selain itu, Obiang juga dianggap telah mencuri sebagai besar kekayaan negara yang dipimpinnya secara bersama-sama dengan orang-orang di lingkarannya.
Model kepemimpinan Obiang ini membuat masyarakat Guinea Khatulistiwa menderita dalam kemiskinan ketika dirinya dan kroninya justru hidup dengan kemewahan.
Jurnalis investigasi asal Ghana yang juga menjadi juri nominasi ini, Anas Aremeyaw Anas, menuturkan Obiang telah menciptakan dinasti otoriter sejak kepemimpinannya pada tahun 1979.
"Melalui ketakutan, penindasan, dan korupsi, Teodoro Obiang telah menciptakan sebuah dinasti kekayaan dan kekebalan hukum," kata Anas.
"Kecenderungan diktatornya dengan cepat ditiru oleh para pemimpin di seluruh benua Afrika, dengan para pemimpin kudeta saat ini yang memandangnya sebagai ayah baptis, dan memiliki ambisi yang sama untuk menjadi ayah baptis korupsi seperti dia," sambung Anas.
OOCRP menilai model kepemimpinan seperti Assad dan Obiang menjadi contoh rezim diktator yang sudah lama berkuasa di mana korupsi memainkan peran penting.
Selengkapnya, berikut daftar pemimpin terkorup tahun 2024 versi OOCRP:
- Mantan Presiden Suriah, Bashar Al Assad
- Presiden Kenya, William Ruto
- Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi)
- Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu
- Mantan Perdana Menteri (PM) Bangladesh, Sheikh Hasina
- Pengusaha India, Gautam Adani
Sebagai informasi, OOCRP telah menggelar 'penghargaan' ini sejak tahun 2012 silam.
Tak hanya pemimpin, OOCRP turut memasukkan organisasi pemerintah sebagai salah satu calon penerima 'penghargaan'.
Adapun berikut daftar 'pemenang' terkait pemimpin atau organisasi pemerintah terkorup di dunia tiap tahunnya sejak tahun 2012-2024:
2012: Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev
2013: Parlemen Rumania
2014: Presiden Rusia, Ilham Aliyev
2015: Mantan Presiden Montenegro, Milo Djukanovic
2016: Presiden Venezuela, Nicolas Maduro
2017: Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte
2018: Bank Danske di Denmark
2019: Mantan Perdana Menteri Malta, Joseph Muscat
2020: Mantan Presiden Brasil, Jair Bolsonaro
2021: Presiden Belarusia, Aleksandr Lukashenko
2022: Pemimpin kelompok tentara bayaran Wagner, Yevgeny Prigozhin
2023: Jaksa Agung Guatemala, Maria Conseulo Porras
2024: Mantan Presiden Suriah, Bashar Al-Assad
Di sisi lain, penentuan tokoh yang masuk sebagai finalis dilakukan OCCRP berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia.
Sementara, penentuan para tokoh yang menjadi finalis merupakan masukan dari publik, pembaca, jurnalis, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)