News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Jokowi dan Keluarga

3 Klarifikasi Terbaru OCCRP Jokowi Tokoh Terkorup 2024: Akui Tak Punya Bukti & Kerap Disalahgunakan

Penulis: Hasanudin Aco
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Eks Presiden Joko Widodo atau Jokowi dituduh OCCRP tokoh terkorup 2024.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) memberikan klarifikasi terbaru setelah memasukkan nama Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi daftar tokoh terkorup 2024.

Seperti diketahui Jokowi dinobatkan satu dari 7 tokoh terkorup versi OCCRP.

Dimana Eks Presiden Suriah Bashar al-Assad berada di urutan pertama.

"Kami ingin mengklarifikasi proses seleksi kami dan mengatasi beberapa kesalahpahaman," tulis pengumuman terbaru OCCRP di situsnya sebagaimana dikutip, Rabu (3/1/2025).

  1. Terbanyak dapat Kiriman Email

OCCRP memasukkan nama Jokowi sebagai tokoh terkorup karena banyak menerima kiriman email.

"Kami membuat pengumuman umum untuk nominasi dan menerima lebih dari 55.000 kiriman, termasuk beberapa tokoh politik paling terkenal beserta individu yang kurang dikenal," tulis OOCRP.

Dijelaskan bahwa OCCRP tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan karena saran datang dari orang-orang di seluruh dunia.

"Ini termasuk pencalonan mantan presiden Indonesia Joko Widodo, yang dikenal sebagai Jokowi," demikian OCCRP.

OCCRP memasukkan dalam "finalisnya" para nomine yang memperoleh dukungan daring terbanyak dan memiliki beberapa dasar untuk diikutsertakan. 

Baca juga: Begini Cara OCCRP dapat Data Pelaku Korupsi, Pengamat: Tanpa Bukti Namanya Fitnah

2. OCCRP Ngaku Tak Punya Bukti Jokowi Korupsi

OCCRP  mengakui tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya.

Namun, kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan komisi antikorupsi Indonesia.

“Para juri menghargai nominasi warga negara, tetapi dalam beberapa kasus, tidak ada cukup bukti langsung tentang korupsi yang signifikan atau pola pelanggaran yang sudah berlangsung lama,” kata Penerbit OCCRP Drew Sullivan. 

“Namun, jelas ada persepsi yang kuat di antara warga negara tentang korupsi dan ini seharusnya menjadi peringatan bagi mereka yang dinominasikan bahwa masyarakat sedang memperhatikan, dan mereka peduli. Kami juga akan terus memperhatikan.”

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini