TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah telah memulai program Makan Siang Bergizi (MBG) pada Senin kemarin, (6/1/2025).

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, G. Budisatrio Djiwandono mengapresiasi kerja cepat pemerintah yang mewujudkan program unggulan tersebut dalam waktu kurang dari 100 hari kerja.

“Fraksi Gerindra mengapresiasi kerja cepat pemerintah dalam mewujudkan salah satu program unggulan yang menjadi janji kampanye. Program MBG dapat berjalan di hari ke-79 pemerintahan, tentu ini jadi permulaan yang baik dan menunjukkan komitmen kuat pemerintah,” ujar Budisatrio, Selasa (7/1/2025).

Menurut Wakil Ketua Umum Gerindra itu, fraksinya akan mengawal program MBG agar dapat berjalan sesuai dengan visi yang diproyeksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Budi, tujuan di balik program ini lebih dari sekedar menyediakan makanan, namun juga terkait dengan pemenuhan gizi dan nutrisi yang berkualitas hingga visi keberlanjutan ekonomi.

“Program MBG adalah wujud investasi pada sumber daya manusia serta generasi masa depan yang kompetitif dan produktif, untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Bahkan, program ini juga memiliki misi pemerataan ekonomi dan sosial,” ujarnya.

“Maka dari itu, penting bagi program ini untuk tidak hanya berfokus pada kuantitas namun juga kualitas, seperti memperhatikan syarat kebutuhan kalori dan komposisi gizi bagi penerima manfaat,” ujar Budisatrio.

Baca juga: Anggota DPR Soroti Pemerintah Masih Impor Sapi untuk Program Makan Bergizi Gratis

Budi meyakinkan, pihaknya akan terus mendukung agar program MBG senantiasa mengutamakan pasokan bahan baku dan tenaga kerja lokal. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk pemerataan ekonomi dan pengembangan jaringan distribusi lokal.

“Dengan melibatkan pelaku usaha lokal, petani, dan nelayan, program ini berpotensi menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan di daerah-daerah, " ujarnya.

Seperti diketahui, program Makan Bergizi Gratis membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk berkolaborasi sebagai mitra kerja. Berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional, saat ini tercatat 140 UMKM telah terlibat dalam rantai pasok program ini.

Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring tingginya minat dari UMKM, Koperasi, dan BUMDes.

Baca juga: Dasco: Prabowo Bakal Evaluasi Proyek Strategis Nasional yang Tak Berguna bagi Rakyat

Seperti diketahui, sebagai permulaan, BGN telah memberdayakan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang siap melayani kebutuhan gizi anak, ibu hamil, dan ibu menyusui di 26 Provinsi di Indonesia, dimana setiap titik SPPG ditargetkan mampu melayani 3.000 hingga 4.000 penerima manfaat setiap harinya.

Pemerintah melalui BGN menargetkan 937 dapur dapat beroperasi secara bertahap untuk melayani 3 juta penerima manfaat pada akhir Januari 2025. Selain itu, BGN juga menargetkan 2.000 dapur beroperasi di bulan April, 5.000 dapur di bulan Juli, dan seluruh dapur atau SPPG dapat beroperasi 100 Persen pada 2029.