News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

HUT PDIP

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri: Apa Urusannya Aku Mesti Masuk ke KIM, Gile

Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Adi Suhendi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

KIM sendiri terbentuk saat Pilpres 2024. KIM merupakan koalisi partai politik pendukung Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 yang terdiri dari Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Garuda, Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), dan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP).

Setelah Pilpres 2024, anggota KIM pun bertambah dengan bergabungnya NasDem, PKB, dan PKS yang sebelumnya mengusung Anies-Muhaimin.

Megawati Ucapkan Terima kasih Kepada Prabowo

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam kesempatan yang sama mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Megawati dalam pidato di HUT ke-52 tahun PDIP, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

"Karena itulah juga ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada atas pelurusan sekarang Bung Karno tersebut," ujarnya.

"Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespons surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai presiden republik Indonesia pertama," imbuhnya.

Ada pun MPR RI periode 2019-2024 telah mencabut TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno.

Dikatakan Megawati, hal itu akan akan memulihkan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden Pertama RI.

"Pimpinan MPR RI juga menegaskan bahwa tuduhan Bung Karno pernah berkhianat, mendukung pemberontakan G30S/PKI tidak terbukti dan batal demi hukum," ucapnya.

"Karena tidak pernah ada proses hukum apa pun yang dilaksanakan untuk membuktikan tuduhan tersebut hingga beliau wafat 21 Juni 1970," imbuhnya.

Lebih lanjut, Megawati menyebut kebijakan tersebut harus menjadi momentum rekonsiliasi nasional.

"Kebijakan Pimpinan MPR dan Presiden Prabowo tersebut harus menjadi momentum rekonsiliasi nasional," pungkasnya.

 

 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini