Setiap kelompok memiliki parameter dan prediktor berbeda untuk di bisa melakukan medical check up. 

"Nah ini yang kemudian harus ada roadmap, atau blueprint yang harus disiapkan. Jadi kita tidak hanya sekedar kemudian kita melakukan medical check-up biasa atau sama rata seluruh masyarakat, karena di setiap kelompok itu ada perbedaan potensi penyakit," lanjutnya. 

Selain itu, PB IDI juga menyarankan adanya kolaborasi dan sinergis dari seluruh komponen stakeholder kesehatan. 

Tidak bisa hanya dijalankan oleh pemerintah pusat saja.

Perlu ada dukungan dari kelompok profesi hingga institusi pelayanan kesehatan. Dimulai dari rumah sakit sampai level paling bawah di primary healthcare.

"Jadi puskesmas, kemudian klinik praktek mandiri, dokter praktek mandiri. Ini adalah kelompok-kelompok yang harus diberdayakan. Bersama-sama mendukung pemeriksaan kesehatan gratis yang nanti akan diterapkan oleh pemerintah," tutupnya.