TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Menyusul gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai kota dalam sepekan terakhir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Muhaimin Iskandar menyerukan agar semua pihak yang menjadi sasaran kritik publik segera melakukan evaluasi secara terbuka.

Ia menyebut Presiden dan DPR RI telah memulai langkah tersebut.

“Semua pihak yang mendapatkan kritik dari isu-isu demo ini harus secara terbuka mengevaluasi,” ujar Muhaimin di Kantor Kementerian PM, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).

Menurutnya, Ketua DPR RI telah memberikan respons, dan pemerintah pusat juga mulai mengambil tindakan untuk menanggapi tuntutan masyarakat. 

Ia menekankan pentingnya memperlancar penyerapan aspirasi dan penyediaan solusi konkret.

Di sisi lain, Muhaimin menegaskan bahwa hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat melalui demonstrasi harus dijamin. 

Namun ia mengingatkan bahwa tindakan tegas akan diambil jika aksi menunjukkan tanda-tanda anarki.

“Begitu menunjukkan anarki, maka akan ada tindakan tegas,” tuturnya.

Gelombang aksi protes yang terjadi belakangan ini dilaporkan telah menyebabkan korban jiwa, penahanan terhadap ratusan peserta, serta pembatasan akses media di sejumlah titik. 

Pemerintah diharapkan segera merespons secara transparan dan akuntabel untuk meredam eskalasi.

Baca juga: Tindak Lanjuti Perintah Aster Panglima TNI, Sekjen GM FKPPI Akui Terbitkan Surat Ajakan Pam Swakarsa