TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyinggung sisi arogansi Presiden Prabowo Subianto saat meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mencopot Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS.

Mirwan MS diketahui berangkat umrah ke Arab Saudi tanpa izin setelah banjir menerjang Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Arahan Prabowo agar Tito mencopot Bupati Aceh Selatan disampaikan saat memimpin rapat penanganan bencana di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025).

Awalnya Prabowo mengapresiasi kehadiran para kepala daerah dan menegaskan para bupati memang dipilih untuk menghadapi situasi sulit.

Prabowo kemudian melontarkan sindiran kepada bupati yang lari dalam kondisi darurat.

“Kalau ada yang mau lari, lari saja enggak apa-apa, hehe. Copot. Mendagri bisa ya diproses ini?” ungkap Prabowo.

“Bisa, Pak,” jawab Tito.

Adapun Mirwan saat ini telah dikenai sanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan kepada Mirwan MS sesuai aturan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Mirwan dinyatakan melanggar Pasal 76 ayat (1) huruf yang mengatur bahwa kepala daerah harus mengantongi izin dari Mendagri untuk pergi ke luar negeri.

Diketahui UU tersebut tidak mengatur pencopotan permanen kepala daerah. Pencopotan kepala daerah secara permanen atau pemakzulan berada di ranah kewenangan DPRD.

Kata Ray Rangkuti

"Yang saya kritik keras itu bukan itu, tapi pernyataan Pak Prabowo yang meminta Mendagri mencopot (Bupati Aceh Selatan) memperlihatkan arogansi ya, kekuasaan, arogansi struktural, karena beliau merasa dirinya adalah presiden ya bisa mencopot-copot orang, itu kurang tepat," ungkap Ray kepada Tribunnews.com dalam dialog Overview, Rabu (10/12/2025).

Selain itu, respons Prabowo dinilai menunjukkan cara berpikir sentralistik.

"Seolah-olah kepala daerah itu bisa secara sepihak diberhentikan oleh Presiden. Itu kan cara berpikir sentralisme," ungkapnya.

Cara berpikir sentralisme Prabowo, kata Ray, diperkuat dengan keinginan Presiden mengembalikan Pilkada langsung kepada Pilkada tidak langsung melalui DPRD.

"Penonaktifan (bupati) itu tentu  sudah sesuai dengan aturan berlaku. Tetapi pernyataan Presiden bisa enggak dicopot, menunjukkan semacam arogansi pemerintah pusat terhadap kepala-kepala
daerah."