Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Indonesia Corruption Watch (ICW) melontarkan kritik keras terhadap usulan Presiden RI Prabowo Subianto yang menginginkan kepala daerah dipilih bukan melalui mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada), melainkan lewat DPRD (Dewan Perwakilan Daerah RI).
Diketahui, Prabowo melontarkan wacana tersebut di HUT ke-60 Partai Golkar, di Sentul Bogor, Kamis (12/12/2024) lalu, saat mengkritik sistem pemilu di Indonesia yang dinilai terlalu mahal, sehingga menurutnya harus diperbaiki.
Ia pun mengusulkan agar kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota hendaknya kembali dipilih oleh DPRD, serupa dengan pemilu di negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan India yang menurutnya lebih efisien karena kepala daerah dipilih oleh DPRD.
“Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal,” kata Prabowo.
"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itu lah yang milih gubernur, yang milih bupati."
Usulan Prabowo agar kepala daerah dipilih DPRD ini pun mendapat dukungan dari sederet partai politik, seperti Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya), Partai Golkar (Golongan Karya), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Ummat, Partai NasDem (Nasional Demokrat), sedangkan Partai Amanat Nasional (PAN) menyebutnya layak mempertimbangkan.
Dikutip dari rilis resminya yang terbit Selasa (30/12/2025), ICW memaparkan ada tiga alasan mengapa usulan kepala daerah dipilih DPRD justru mengandung logika yang mengkhawatirkan.
1. Biaya
ICW menilai, biaya yang dikeluarkan negara untuk pelaksanaan Pilkada tidak bisa serta merta dianggap sebagai pemborosan, hanya demi menghalalkan penghapusan partisipasi publik dalam pemilihan.
Sebagai perbandingan, dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan Pilkada 2024 yang ditaksir berjumlah Rp37 triliun masih lebih kecil dari biaya penyelenggaraan Pemilu 2024 yang mencapai Rp71,3 triliun.
Bahkan, anggaran Pilkada 2024 juga jauh lebih kecil dibandingkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tahun 2025 saja yang mencapai Rp71 triliun.
Baca juga: Usulan Prabowo Kepala Daerah Dipilih DPRD dan Perpol No.10/2025, Feri Amsari: Selamat Orde Baru
Namun, pemerintah justru tidak memandang MBG sebagai pemborosan dan malah akan dinaikkan anggarannya lima kali lipat pada tahun 2026 mendatang.
Padahal, program tersebut dinilai sarat dengan masalah dalam tata kelolanya.
Jika besar anggaran menjadi tolak ukur pemborosan, maka banyak program prioritas pemerintah lain yang memakan anggaran besar seharusnya juga dihentikan.
Ini menunjukkan bahwa isu anggaran untuk penghematan pemilihan kepala daerah hanyalah dalih pemerintah, bukan masalah sesungguhnya.