Baca tanpa iklan
Pemerintah dinilai hanya menyederhanakan permasalahan yang sifatnya sistematis dan berkaitan erat manajemen Pilkada, menjadi sebatas tingginya biaya yang diperlukan.
Padahal, demokrasi memang tidak pernah berharga murah, dan partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpinnya bukanlah beban yang patut ditawar.
Tanpa upaya serius untuk melihat masalah sebenarnya, ICW menyebut, maka pemerintah mengabaikan kepentingan untuk melindungi kedaulatan rakyat.
Lebih lanjut, pemerintah justru sedang memfasilitasi terjadinya politik transaksional yang berdampak pada tergerusnya kualitas demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada mendatang.
(Tribunnews.com/Rizki A.)