Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, merasa salut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menjaring dua kepala daerah dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Dua kepala daerah yang kena OTT KPK itu adalah Wali Kota Madiun, Maidi, atas kasus dugaan pemerasan dengan modus fee proyek dan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Dia juga diduga menerima gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
Kemudian, Bupati Pati, Sudewo, kader Gerindra yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Kabupaten Pati.
Keduanya ditangkap KPK pada Senin (19/1/2026) lalu di masing-masing daerah.
Mahfud pun memuji KPK yang terus bekerja di area-area yang tidak terlalu banyak diperhatikan, yakni pemerintah daerah.
"Sehari bisa dua loh, bayangkan orang bisa OTT itu tidak mudah, artinya kerjanya serius," ujar Mahfud, dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Rabu (21/1/2026).
Mahfud lantas menjelaskan, OTT itu artinya tangkap tangan ketika sedang melakukan atau sesaat sesudah terjadi, lalu ada yang menyaksikan kemudian ditangkap.
"Atau ada saksi yang sangat menguatkan lalu tiba-tiba waktunya sudah lewat, bisa di-OTT juga kayak Gubernur Sulawesi Selatan (Nurdin Abdullah, 2021), itu kan sudah beberapa hari gitu, disebut OTT juga," paparnya.
Oleh karena itu, Mahfud mengatakan, kerja KPK ini serius karena sudah melakukan pengintaian sejak lama di daerah-daerah.
"Oleh karena dia serius, di daerah-daerah ini dicari terus dan menurut saya bagus karena hampir semua keluhan, banyaklah, sangat banyak keluhan bahwa di pemerintahan daerah terjadi hal-hal seperti itu, penghimpunan dana dari dinas-dinas," ucapnya.
"Bahkan sejak dulu kan orang kalau dinas bayar sekian, mau kepala dinas suruh setor sekian, itu dulu kan banyak begitu. Nah, ini ternyata jadi pola di KPK untuk diburu, malah bisa dua kabupaten satu hari, menurut saya KPK bagus," tambah Mahfud.
Baca juga: H-1 Sebelum OTT KPK, Wali Kota Madiun Maidi ke Tempat Wisata, Bupati Pati Sudewo Tinjau Banjir
Dugaan Korupsi Wali Kota Madiun
Salah satu temuan KPK terkait kasus yang menjerat Maidi ini adalah berkaitan dengan proyek pemeliharaan jalan Paket II di Kota Madiun dengan nilai Rp5,1 miliar.
Dari Rp5,1 miliar tersebut, Maidi disebutkan menerima sebesar 6 persen.
Sementara soal gratifikasi, Maidi diduga menerima senilai Rp1,1 miliar dalam rentang waktu 2019-2024.