TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP PAN Eddy Soeparno, merespons keinginan mayoritas partai politik (parpol) yang ingin tetap ada ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.

Menurut Eddy, PAN ingin ambang batas parlemen serendah-rendahnya bahkan kalau bisa menjadi 0 persen.

"Dalam hal ini ya inilah yang kemudian kami dorong usulannya agar parliamentary threshold dibuat serendah-rendahnya, yang tadi saya sampaikan, syukur-syukur bisa nol gitu," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

PAN, kata Eddy, menghormati sikap parpol lain yang tetap mengingikan adanya ambang batas parlemen.

"Nah oleh karena itu untuk menyamakan persepsi, untuk mencapai titik temu, salah satu upaya kita adalah untuk melakukan dialog dengan partai-partai," ujar Wakil Ketua MPR RI itu.

Lebih lanjut, menurutnya ambang batas parlemen yang diterapkan 4 persen saat ini berdampak pada hilangnya belasan juta suara pemilih partai politik (parpol) yang gagal ke Senayan.

Baca juga: Eddy Soeparno: ICCF Jadi Ruang Kolaborasi Multipihak untuk Hadapi Krisis Iklim

Sebab itu, PAN ingin ambang batas parlemen diturunkan hingga 0 persen alias ditiadakan.

"Makanya serendah-rendahnya, syukur-syukur ya tadi saya bilang, kalau bisa yang nol sekalian. Toh presidential threshold juga sudah nol sekarang ya," pungkasnya.

Mayoritas Parpol Ingin Ambang Batas Parlemen Tetap Ada

Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan, ambang batas parlemen atau parliamentary threshold masih tetap diperlukan.

Alasannya, Herman menyebut ambang batas parlemen dibutuhkan untuk penyederhaan partai politik di parlemen.

Sikap tersebut berbeda dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendukung penghapusan ambang batas parlemen.

"Menurut saya urgensinya bahwa ambang batas parlemen ini masih tetap harus ada. Karena, menurut saya ya ini juga bagian dari penyederhanaan partai," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menolak usulan penghapusan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. 

Sarmuji mengingatkan pentingnya konsistensi dalam pembangunan sistem politik Indonesia agar selaras dengan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945.