“Semoga di bulan Juli sudah lahir RUU PPRT. Jadi itu akan menjadi peringatan bahwa bangsa kita bergerak dari bangsa yang membiarkan praktik perbudakan modern menjadi bangsa yang memanusiakan warga negaranya sebagai PRT,” katanya.

“Karena tanpa PRT maka negara tidak akan tumbuh. Siapa yang akan bekerja di rumah-rumah yang memungkinkan warga negara lain atau pemberi kerja bisa beraktivitas?” tandas Lita.

Gelar RDPU

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), pada Kamis (5/3/2025).

RDPU yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada hari ini mengundang sejumlah lembaga yang konsen terhadap nasib pekerja rumah tangga, dan sejumlah aktivis pekerja rumah tangga.

Baca juga: Dua Dekade Lebih Tak Kunjung Disahkan, NasDem Dorong RUU PPRT Disahkan Tahun Ini

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menjelaskan alasan Baleg menggelar RDPU di masa reses.

"Diperlukan adanya terus-menerus RDP atau Rapat Dengar Pendapat dalam memenuhi makna partisipasi publik. Yang kemudian mengapa sekarang itu di masa reses kita lakukan kegiatan RDP ini, tidak lain dan tidak bukan karena memang terkait dengan masa sidang nanti," kata Bob Hasan kepada wartawan usai RDPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Bob memastikan Baleg akan mendengar seluruh masukan dari masyarakat dalam rangka penyusunan RUU PPRT.

Saat masa sidang dimulai nanti, Baleg akan melanjutkan pembahasan RUU PPRT.

"Dalam waktu dekat ini tanggal 10 Maret, boleh jadi ini akan kita lengkapi dengan adanya kekurangan-kekurangan beberapa draf pasal yang belum terpenuhi," ujarnya.

"Dan moga-moga dengan pertemuan kali ini di masa reses ini, ada kita mendapatkan banyak manfaat sehingga untuk memenuhi kualifikasi daripada materi muatan dalam RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga," imbuhnya.

Bob Hasan menambahkan, bahwa RUU PPRTditargetkan selesai dan disahkan pada tahun 2026 ini.

"Kalau tahun ini sudah dipastikan tahun ini, ya. Tetapi kalau untuk bulannya, saya tidak bisa berestimasi seperti itu," ucap legislator Partai Gerindra itu.

Lebih lanjut, Bob Hasan mengungkapkan poin-poin yang menjadi perubahan dari UU PPRT.

Satu di antaranya mengatur perselisihan hubungan antara pemberi kerja dengan pekerja. 

"Jadi pemberi kerja dengan pekerja rumah tangga itu memberikan hubungan hukum. Nah, hubungan hukum inilah yang sebenarnya atau sesungguhnya menaikkan martabat daripada pekerja rumah tangga yang selama ini diabaikan ya terhadap imunitasnya sebagai kemanusiaannya dan terutama tadi dalam sisi kewanitaan, ya wanita, perempuan, seperti itu," katanya.