TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Narasi “makar” dan prediksi kekacauan atau chaos pada 2026 yang dilontarkan pendiri lembaga SMRC, Saiful Mujani, terus memicu polemik luas.

Kritik di antaranya datang dari Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Kebangsaan (GMPK) DKI Jakarta yang menilai pernyataan tersebut telah melampaui batas kritik akademik dan cenderung menjadi agitasi politik.

Ketua GMPK DKI Jakarta, Asip Irama, menegaskan bahwa meski kebebasan berpendapat dijamin demokrasi, narasi menjatuhkan pemerintahan di luar jalur hukum sangat membahayakan tatanan negara.

“Demokrasi kita adalah konstitusional. Segala bentuk peralihan kekuasaan harus tunduk pada prosedur UUD 1945. Menghembuskan isu makar hanya menciptakan ketidakpastian hukum dan kegaduhan sosial,” ujar Asip dalam keterangannya, Rabu (8/4/2026).

Asip menyoroti bahaya prediksi chaos yang dinilai berpotensi menjadi self-fulfilling prophecy atau ramalan yang justru mendorong terjadinya kekacauan.

Ia mengingatkan bahwa tanpa bukti hukum yang sah melalui proses di Mahkamah Konstitusi (MK), ajakan tersebut hanyalah bentuk agitasi non-konstitusional.

Ia pun mengajak masyarakat, terutama generasi muda, untuk lebih cerdas memilah antara kritik konstruktif dan propaganda yang bertujuan mendelegitimasi negara.

“Ini bisa menjadi alat adu domba. Kita tidak ingin energi bangsa habis untuk meladeni agitasi yang tidak produktif, sementara tantangan global jauh lebih nyata. Jangan biarkan persatuan koyak hanya karena ambisi politik sempit yang dibungkus narasi ketakutan,” tegas Asip.

Klarifikasi Saiful Mujani: Bukan Makar

Usai pernyataan menuai berbagai reaksi, Saiful Mujani, mengklarifkkasi seraya menegaskan bahwa pernyataannya dalam forum di Utan Kayu, Jakarta Timur, pekan lalu bukanlah upaya makar.

Ia menyebut tindakannya sebagai political engagement atau pernyataan sikap politik di hadapan publik.

"Saya tegaskan itu bukan makar, tapi political engagement. Sikap politik dalam bentuk pernyataan verbal dan berkumpul itu dilindungi konstitusi. Karena itu, secara legal tidak dilarang," ungkap Saiful dilansir Kompas TV, Rabu (8/4/2026).

Menurutnya, langkah mengonsolidasikan diri untuk "menjatuhkan" tersebut muncul karena ia menilai Presiden Prabowo sulit menerima masukan.

"Kalau menasihati Prabowo tidak bisa juga. Bisanya hanya dijatuhkan. Itu menyelamatkan diri kita dan bangsa ini," tambahnya.

Baca juga: Presiden Prabowo: Ada yang Enggak Mau Ikut Bangun Jembatan, Tapi Ngatur hingga Memaki

Prabowo: Ada Mekanismenya

Presiden RI Prabowo Subianto memberikan tanggapan terbuka terkait narasi pemakzulan (impeachment) yang berembus.

Saat memimpin Rapat Kerja di Istana Kepresidenan, Rabu (8/4/2026), Prabowo menegaskan bahwa pergantian pemerintahan adalah hak rakyat.