Pemerintah juga memastikan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2026 telah memenuhi amanat konstitusi sebesar 20 persen.

Menurut pemerintah, program MBG tidak melanggar ketentuan mandatory spending (belanja wajib) pendidikan, melainkan justru mendukung efektivitas penyelenggaraan pendidikan nasional.

Hingga kini, sengketa uji materi di MK ini masih terus bergulir. Nasib ribuan guru PPPK paruh waktu yang menggantungkan harapan pada pemerintah kini menunggu ketetapan hakim konstitusi terkait urgensi penganggaran pendidikan yang lebih berpihak pada kesejahteraan pendidik.