Baca tanpa iklan
Penerapan sanksi tilang mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 286 undang-undang tersebut, sanksi denda untuk sepeda motor maksimal Rp 250.000, sedangkan mobil didenda maksimal Rp 500.000.
Kendaraan pribadi dapat melakukan uji emisi di bengkel uji emisi, kios uji emisi, kendaraan uji emisi (mobile), dan Kantor Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Pemilik kendaraan nantinya akan mendapatkan bukti uji emisi.
Kebijakan tilang ini juga sejalan dengan tuntutan citizen lawsuit yang dalam amar putusannya memerintahkan Pemprov DKI menjatuhkan sanksi bagi sumber bergerak, yaitu kendaraan bermotor yang mencemari udara atau tidak lulus uji emisi.
Selain tilang, kendaraan yang tak lulus uji emisi Ibu Kota juga akan dikenakan tarif parkir tertinggi, yaitu Rp 7.500 per jam.
Penerapan tarif tertinggi sudah dilakukan di lima tempat parkir, yaitu di IRTI Monumen Nasional (Monas), Samsat Jakarta Barat, Blok M Square, Kawasan Mayestik Jakarta Selatan, dan Intercom Plaza.
Rencananya, tempat parkir yang akan menerapkan kebijakan tarif tertinggi untuk kendaraan tak lolos uji emisi akan terus diperluas.
Tarif tertinggi baru dikenakan untuk kendaraan roda empat atau mobil. Untuk sepeda motor masih menggunakan tarif normal.
Baca juga: Studi: Emisi CO2 Global Kembali Meningkat ke Level Pra Pandemi
Polda Metro Jaya Ingatkan Pemprov DKI Tak Tergesa-gesa
Polda Metro Jaya mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar tidak tergesa-gesa menerapkan kebijakan sanksi tilang uji emisi kendaraan jika fasilitas yang tersedia masih terbatas.
Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiyono mengatakan, Pemprov DKI Jakarta harus terlebih dahulu mempertimbangkan jumlah kendaraan yang sudah lolos uji emisi.
"Kalau mau diterapkan sanksi tilang kami minta sudah sejauh mana pelaksanaannya. Kan dari kemarin selalu disampaikan data kendaraan ada 16 juta, nah ini yang sudah uji emisi berapa banyak," kata Argo, Senin (8/11/2021).
Argo berpandangan, rencana penerapan sanksi tilang pada Januari 2022 tidak akan berjalan efektif jika jumlah kendaraan yang lolos uji emisi di wilayah DKI Jakarta masih rendah.
Di samping itu, kepolisian juga menyarankan Pemprov DKI Jakarta untuk terlebih dahulu meningkatkan sekaligus memperbanyak fasilitas uji emisi kendaraan.