News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pemindahan Ibu Kota Negara

Kendaraan Berbahan Bakar Bensin dan Solar Dilarang ke IKN

Editor: Muhammad Zulfikar
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meninjau langsung sodetan akses jalan menuju rencana ibu kota negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur. Kendaraan Berbahan Bakar Bensin dan Solar Dilarang ke IKN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Kepala Otorita Ibu
Kota Nusantara(IKN) akan dilantik secepatnya.

"Secepatnya, secepatnya," kata Jokowi saat meninjau NasDem Tower di Jakarta, Selasa (22/2/2022).

Presiden mengatakan bahwa pelantikan Kepala Otorita IKN mungkin akan dilakukan pada pekan depan.

Baca juga: Soal Kepala Otorita IKN, Jokowi Sebut Bukan dari Kalangan Partai, Dilantik Pekan Depan

Untuk diketahui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengamanatkan Presiden untuk menunjuk Kepala Otorita IKN paling lambat dua bulan setelah aturan ini diundangkan.

Undang-undang tersebut resmi diundangkan pada 15 Februari 2022 artinya paling lambat Jokowi melantik Kepala otorita IKN pada pertengahan April.

"Ya mungkin ini, minggu depan sudah kita lantik," kata Presiden.

Kepala Otorita IKN saat ini masih dalam proses pemilihan nama-nama terlebih dahulu. Presiden belum mau mengungkapkan siapa sosok yang akan dipercaya memimpin IKN.

Hanya saja Presiden mengatakan Kepala Otorita IKN akan dipegang oleh sosok non partai.

"Non partai. Ya dalam proses persiapan nama-nama dulu," katanya.

Presiden RI Joko Widodo dalam pelantikan Pengurus Masyarakat Petani dan Pertanian Organik Indonesia (MAPORINA), di Perpustakaan Nasional pada Selasa (22/2/2022). (Ist)

Dalam kesempatan tersebut Jokowi juga menyebutkan bahwa IKN nantinya akan dibangun dengan konsep hijau dan ramah lingkungan.

Menurut  Jokowi bagi pemilik kendaraan bermotor berbahan bakar bensin atau diesel dilarang datang ke IKN.

"Jadi, yang senang jalan kaki, silakan pindah ke ibu kota baru, yang senang bersepeda, ingin sehat, juga pindahlah ke ibu kota baru. Kalau yang senang naik mobil, apalagi yang mobilnya pakai BBM fosil, jangan pindah ke ibu kota baru," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan bahwa IKN Nusantara dibangun sebagai 10 minutes city, yang artinya warga bisa mondar-mandir mengitari kota tersebut hanya dalam waktu 10 menit.

Jokowi juga mengatakan IKN Nusantara dibangun dengan teknologi ramah lingkungan. Energi utama kota itu adalah energi bertenaga air (hydropower) dari Sungai Kayan.

Baca juga: Relawan Tunggu Perintah Jokowi Terkait Dukungan Kepada Capres 2024

Selain itu, Jokowi memerintahkan anak buahnya untuk memperbanyak lahan hijau ketimbang area kota.

"Yang kita pakai ini 256 ribu hektare. Nantinya kurang lebih 50 ribu hektare dipakai, sisanya 200 ribu memang akan dibiarkan sebagai hutan hijau," ujar Jokowi.

Momen Unik

Saat meninjau NasDem Tower di Jakarta ada momen menarik. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berkesempatan mengajak Presiden Jokowi berkeliling kantor berlantai 23 itu. Surya Paloh juga mengajak Jokowi masuk ke ruang kerjanya. Keduanya terlihat berbincang santai sembari berkeliling.

Dalam momen itu, Surya Paloh pun mempersilakan Jokowi untuk di kursi Ketua Umum Partai NasDem itu. Kader Partai NasDem yang melihat momen itu pun memberikan tepuk tangan.

"Ini ada apa ya, duduk di kursi Ketum. Canda, dan juga itu tanda-tanda," kata pemandu acara dalam peresmian NasDem Tower.

Usai duduk di kursi Surya Paloh, Jokowi pun kembali berkeliling dan melihat patung yang berada di ruang tersebut. Surya Paloh pun menunjukkan patung Jokowi dan memintanya menandatangani patung itu.

Dalam sambutannya, Surya Paloh menyebut, bahwa NasDem Tower merupakan hasil kerja keras bersama serta menaruh empati untuk mengulurkan tangan satu sama lain dengan keringat yang ada daripada kader Partai Nasdem sebagai suatu alat perjuangan.

Baca juga: Jokowi Isyaratkan Kepala Otorita IKN Non Partai, Berikut 3 Profil Kandidat Kuatnya

"Gedung ini menggambarkan sebuah transformasi peradaban memang sulit untuk diterima seakan-akan di tengah-tengah keadaan seperti ini, kenapa ada gedung institusi partai politik yang begitu hebat, mewah artinya kalau ini Bapak presiden ikut kita nominasikan diantara gedung-gedung headquarter di pusat-pusat kantor partai politik di seluruh dunia, mungkin Nasdem Tower bisa masuk dalam nominasi itu ini patut kita syukuri," kata Paloh.

Surya Paloh juga memberikan kartu anggota perpustakaan panglima hitam kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kartu perpustakaan tersebut bertuliskan kedua nama cucu Presiden Jokowi yaitu Jan Ethes dan Sedah Mirah.

"Dan di sini kita akan menyaksikan bapak Surya Paloh memberikan kartu anggota perpustakaan panglima hitam atas nama cucu Jan Ethes dan Sedah Mirah di mana diberikan kepada eyang tercinta Bapak Joko Widodo," kata pemandu acara.

Presiden Jokowi pun tertawa menerima kartu perpustakaan tersebut. Surya Paloh pun kembali mendampingi Presiden Jokowi berkeliling di NasDem Tower. Diketahui, perpustakaan yang berada di Kantor DPP NasDem itu juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat mulai dari mahasiswa hingga kalangan akademisi.

Kejutan IKN

Terpisah, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong mengatakan bahwa Presiden mau memberikan kejutan dalam melantik Kepala Otorita IKN.

"Saya juga belum tahu. Presiden sepertinya mau bikin kejutan," kata Wandy.

Menurut Wandy penunjukkan Kepala Otorita IKN dapat dilakukan meski Perpres yang mengatur mengenai Kepala Otorita belum terbit. Hanya saja kata Wandy baru bisa bekerja efektif setelah Perpres otorita terbit.

Baca juga: Kata Jokowi Soal Biaya Pembangunan IKN Nusantara: Kawasan Inti Semuanya dari APBN

"Bisa berbarengan sebetulnya dengan Perpres Otorita IKN. Tapi nggak ada keharusan itu. Yang jelas dia baru bisa bekerja efektif setelah Perpres Otorita nya diteken," katanya.

Wandy mengaku tidak tahu apakah Presiden akan melantik Kepala Otorita IKN sekaligus dengan wakilnya atau tidak. Ia mengatakan meski Wakil Kepala Otorita IKN diatur dalam UU IKN, namun bukan berarti harus segera diisi.

"Nggak harus (dengan wakil). Di KSP ada pos wakil kepala staf tapi sampai sekarang masih kosong," pungkasnya. (Tribun Network/fik/wly)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini