TRIBUNNEWS.COM - Sistem zonasi yang diterapkan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kembali menemui kejangalan.
Sebanyak 34 peserta PPDB di SMA Negeri 4 Semarang Tergeser ke SMA Negeri 1 Purwantoro, Wonogiri yang menurut Google Maps berjarak 134 kilometer.
Sejumlah orangtua calon perserta didik warga Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik melayangkan protes ke SMAN 4 Kota Semarang, Jumat (5/7).
Para orangtua tersebut kecewa adanya kesalahan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online.
Data yang diterima Tribun, sistem zonasi PPDB online, menyebutkan antara Kelurahan Gedawang dengan SMA 1 Purwantoro hanya berjarak lima kilometer.
Baca: Pesan PGRI Soal Sistem Zonasi Sekolah, Harus Utamakan Kepentingan Siswa
Baca: PPDB di Bandung, dari Dosen Unpad Memalsukan KK Hingga Sorotan Terhadap Putri Ridwan Kamil
Baca: Unjuk Rasa Soal PPDB, Seorang Ibu Mengeluh Tetangga yang Lebih Jauh dari Sekolah Justru Lolos
Herman satu di antara orangtua calon siswa yang beralamat di Gedawang mengatakan anaknya mendaftar dua SMA sesuai zonasi yakni SMA 4 dan SMA 9.
Namun pada kenyataannya anaknya terlempar hingga SMA 1 Purwantoro di Wonogiri.
"Kelurahan dengan SMA 4 hanya berjarak 0,4 kilometer, dan menuju SMA 9 berjarak 1,4 kilometer. Kalau tidak diterima SMA 4 harusnya ke SMA 9. Namun ini diterimanya SMA I Purwantoro Kabupaten Wonogiri," katanya.
Dirinya juga heran pada sistem online PPDB, jarak kelurahannya dengan SMA 1 Purwantoro tertulis lima kilometer.
Hal ini berdampak 38 calon peserta didik yang ada di Kelurahan Gedawang diterima di Kabupaten Wonogiri.
"Jadi kesimpulannya SMA Wonogiri tidak bisa kalau tidak menerima anak-anak itu. Secara aturan harus diterima, karena zonasi lima kilometer itu. Jika 38 calon siswa tidak ada yang daftar ulang, maka akan terjadi kekosongan kelas di sekolah tersebut," ujarnya.
Dirinya berkonsultasi dengan panitia PPDB yang menyarankan peluang anaknya diterima berada di luar zona dengan menggunakan jalur prestasi.
Oleh sebab itu anaknya langsung dipindahkan ke SMA 11.
"Saya sudah komplain ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tapi tidak ada tanggapan," jelasnya.