Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengkritik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang ingin menjadi mentor politik Gibran.
Kritik dilontarkan Amien Rais lewat akun media sosial Twitter-nya, @Amien_Rais, saat merespons cuitan Zulhas di akun @ZUL_Hasan.
Ia menyatakan bahwa partai politik yang didirikan untuk melawan oligarki politik kini telah berubah menjadi partai politik yang menjadi mentor oligarki politik.
"Partai yang pernah didirikan untuk melawan oligarki politik, kini menjadi mentor oligarki politik," ucap Amien Rais di akun twitter-nya, Kamis (13/8/2020).
Namun, Amien Rais tak mau menyimpulkan apakah langkah Zulhas dan DPP PAN itu bisa disebut tengah menyakiti basis ideologis pemilih PAN.
Baca: Pesan Amien Rais ke Jokowi: Presiden Tidak Boleh Terjebak pada Mental Koncoisme
Mantan Ketua MPR itu menyerahkan kepada rakyat untuk menilai langkah Zulhas yang ingin menjadi mentor politik Gibran tersebut.
"Apakah @Official_PAN tengah menyakiti basis ideologis pemilihnya? Biarkan rakyat yang menilai," kata Amien Rais.
Amien Rais juga memberikan pesan khusus untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelang HUT ke-75 RI.
Melalui video yang diposting di akun Instagram-nya @amienraisofficial, Amien Rais mengingatkan Jokowi untuk tidak terjebak dalam politik "koncoisme" dalam memimpin negara ini.
Karena menurut dia, politik koncoisme adalah bagian dari politik partisan yang bisa membawa bangsa ini ke arah perpecahan.
"Politik partisan semacam ini tidak bisa tidak, cepat atau lambat membelah bangsa Indonesia. Tidak boleh seorang presiden terjebak pada mentalitas koncoisme," ujar Amien Rais.
Dia melihat, demokrasi di era kepemimpinan Presiden Jokowi, sejak menjadi Presiden pada 2014-2019 hingga saat ini, perkembangan politik nasional semakin jauh dari spirit demokrasi.
"Perkembangan politik nasional bukan semakin demokratis, tetapi malahan kian jauh dari demokrasi. Tidak berlebihan bila saya katakan hasil pembangunan politik di masa Pak Jokowi telah memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia," jelasnya.
Dia mencotohkan, ketika Jokowi memilih tidak menemui perwakilan dari kelompok pengunjuk rasa damai di depan Istana Merdeka, pada 4 November 2016 lalu.