Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, MANGUPURA – Surat suara Pilkada Serentak 2020 yang telah selesai dicetak kini disimpan di Kantor KPU Badung, Senin (23/11/2020).
Sebelum surat dikirim ke Kantor KPU surat suara tersebut, disortir dulu dan selanjutnya yang rusak atau salah cetak langsung dimusnahkan.
Pemusnahan itu pun sesuai berita acara KPU Badung no 2397/PP.09.1-BA/5103/KPU- Kab/XI/2020 tentang pemusnahan hasil cetak surat suara rusak untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020 di Kabupaten Badung.
Turut hadir dalam pemusnahan tersebut yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Badung yang dihadiri langsung Ketua Bawaslu I Ketut Alit Astasoma, Kepolisian Resor Badung yang diwakili Kabag Ops I Wayan Suana, Polresta denpasar, Komando Distrik Militer 1611/ Badung dan Liaison Officer (LO) dari Pasangan Calon (Paslon) I Nyoman Giri Prasta dan Ketut Suiasa (Giriasa).
Baca juga: KPAI: 270 Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pilkada Jangan Buka Sekolah Pada Januari 2021
Ketua KPU Badung I Wayan Semara Cipta mengatakan jika surat suara untuk pilkada Badung tahun 2020 sudah selesai.
Bahkan kini surat suara tersebut sudah disimpan di gudang logistik kantor KPU Badung.
"Kami sudah terima surat suara dan setelah ini lanjut akan dilakukan proses penyortiran," jelasnya.
Pria yang akrab disapa Kayun itu mengaku, sebelum menerima surat suara, pihaknya juga tengah melakukan pemusnahan surat suara yang rusak.
Kerusakan surat suara tersebut, kata Kayun, karena rusak potongan dan rusak saat plano.
"Jadi totalnya ada sebanyak 190 eksemplar yang dimusnahkan. Dengan rincian 86 rusak karena potongan dan 104 rusak plano," bebernya.
Pihaknya menjelaskan, pemusnahan surat suara dilakukan dengan cara memasukkan kertas suara ke dalam mesin pemotongan kertas.
Sehingga surat suara tersebut dipastikan tidak bisa digunakan kembali.
Pria asal Banjar cabe, Abiansemal, Badung itu mengaku kini surat suara yang diterima sebanyak 374.483 surat suara.
Surat suara itu kata Kayun sudah sesuai dengan target pencetakan.
Baca juga: Jelang Pilkada Diduga Rawan Politik Uang, Saut Situmorang Sarankan KPK Ikut Memantau