Baca tanpa iklan
Ma'ruf Amin langsung tertarik dengan ide-ide tersebut.
Dia sempat meminta tolong supaya ide itu disempurnakan dan disampaikan secara lengkap lewat tulisan sehingga bisa dipelajari.
Ma'ruf juga mengakui bahwa kondisi di media sosial saat ini sangat memprihatinkan.
Padahal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan fatwa tentang bagaimana bermuamalah dalam media sosial.
Diakuinya juga, seruan moral demikian tak cukup.
Selain pedoman demikian, harus ada edukasi lebih lanjut dari Pemerintah, tokoh masyarakat, dan ulama.
"Nah bila tak bisa diedukasi, ada law enforcement," kata Ma'ruf.
Cak Nun lebih jauh menyampaikan prinsip utama bahwa penyelesaian masalah tersebut bisa dilakukan dengan demokratisasi di media sosial.
Baginya, yang bisa menentukan hoaks atau tidak tak seharusnya dilakukan Pemerintah.
Pihak yang bisa menentukannya adalah publik sendiri.
Pemerintah cukup memberikan wadahnya.
"Harus ada suatu demokratisasi media sosial, yang bisa kita rintis," kata Cak Nun.
Dia mengakui bahwa Sabrang dan kawan-kawannya membuat sebuah aplikasi bernama opinium sebagai wadah masyarakat untuk mengetahui apakah isu yang dilempar ke media sosial itu hoaks atau tidak.
"Sekarang ini orang lebih percaya kepada medsos daripada kiainya. Anak lebih percaya WA (whastapp) dibanding orang tuanya. Syukur ada aplikasi seperti Opinium yang bisa memberi legitimasi (atas validitas isu)," kata Cak Nun, sembari menekankan demokratisasi medsos tak bisa dihindari.