Baca tanpa iklan
Namun, tim hukum BPN kemudian memasukkan perbaikan permohohan pada 10 Juni 2019, yang juga dibacakan dalam sidang pendahuluan.
"Rencana pukul 16.00 WIB kami ke MK. Kami akan menyerahkan perbaikan keterangan pihak terkait," ucap pengacara 01, I Wayan Sudirta ketika dihubungi, Senin.
4. Pernyataan Fadli Zon
Fadli Zon menilai MK perlu mempertimbangkan dalil-dalil permohonan dan semua alat bukti terkait sengketa Pilpres 2019.
"Saya kira itu harus jadi pertimbangan dari para hakim juga karena kita ini mau cari kebenaran bukan sekadar persoalan-persoalan administratif," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Baca: Hardiyanto Kenneth Minta Kedua Pendukung Paslon Pilpres 2019 Terima Apapun Keputusan MK
Tak hanya itu, Anggota Dewan Pengarah BPN ini menyatakan tak sepakat jika MK hanya berwenang memeriksa selisih hasil perolehan suara antara Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandiaga.
Fadli menambahkan, MK seharusnya memeriksa seluruh bukti terkait tuduhan adanya kecurangan selama proses Pilpres 2019.
"Masa sesuatu substansi ataupun bukti ataupun esensi yang penting bisa mengalahkan persoalan administratif," katanya.
(Tribunnews.com/Pravitri Retno W, Kompas.com/Jessi Carina/Haryanti Puspa Sari/Kristian Erdianto)