Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan pentingnya sertifikat tanah untuk lahan yang dimiliki. Sertifikat tanah dapat menghindari adanya sengketa lahan.
“Saya perintahkan dan saya tegaskan kembali betapa pentingnya yang namanya sertifikat. Karena kalau kita lihat tumpang tindih pemanfaatan lahan ini harus semuanya diselesaikan, tidak boleh lagi ada sengketa lahan,” kata Jokowi dalam acara pertemuan Puncak Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) di Sulawesi Tenggara, Kamis, (9/6/2022).
Presiden mengatakan setiap kali ke daerah sering sekali mendengar persoalan sengketa tanah atau lahan. Permasalahan tersebut menimbulkan kekhawatiran.
Baca juga: Menteri ATR Ungkap 8 Juta Sertifikat Tanah Telah Digadaikan oleh Pemiliknya
Bayangkan kata Presiden dari 126 juta orang yang seharusnya memiliki sertifikat, pada 2015 lalu baru 46 juta.
“Artinya 80 juta penduduk kita menempati lahan tetapi tidak memiliki hak hukum atas tanah yang namanya sertifikat,” katanya.
Yang lebih menjengkelkan kata presiden masalah sertifikat lahan-lahan yang luas selesai, namun sebaliknya lahan lahan yang kecil tidak selesai.
“Ini yang saya ulang-ulang hgb (hak guna bangunan) 10 ribu hektar nih. hgb 2 ribu hektar ini, hgb 30 ribu hektar ini berikan tapi begitu yang kecil-kecil 200m persegi saja, entah itu hak milik entah itu hgb tidak bisa kita selesaikan. Ini lah persoalan besar kita kenapa yang namanya sengketa lahan itu ada di mana-mana,” pungkas presiden.
Singgung Ribut Antar Kementerian
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan permasalahan penyaluran sertifikat lahan yang belum rampung terutama di pulau terpencil, salah satunya disebabkan oleh ego sektoral.
Kementerian, lembaga, dan Pemda tidak berkoordinasi dalam menyelesaikan masalah sertifikat lahan.
Presiden mencontohkan suku Bajo yang hidup di atas air. Pemberian sertifikat hak milik tidak juga dilakukan karena ego sektoral.
Baca juga: Presiden Singgung Ribut Antar Kementerian Terkait Penyaluran Sertifikat Lahan Karena Ego Sektoral
“Ternyata ributnya antar-kementerian, ndak bisa pak ini diberi karena ini haknya Kementerian KKP, gak bisa diberikan. KLHK juga begitu. Nggak bisa pak, ini adalah kawasan hutan lindung karena di situ ada koral, ada terumbu karang, itu hak kami. Ributnya hanya masalah gitu-gitu,” katanya dalam acara pertemuan Puncak Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) di Sulawesi Tenggara, Kamis, (9/6/2022).
Hal yang sama kata Presiden juga terjadi di Pemerintahan daerah baik itu provinsi dan kabupaten/kota. Setiap lembaga kerja sendiri sendiri, tidak terintegrasi.
“Kalau diteruskan enggak akan rampung persoalan negara, persoalan bangsa ini enggak akan rampung. Persoalannya kelihatan, solusinya kelihatan, tetapi tidak bisa dilaksanakan karena ego sektoral. Itu lah persoalan kita,” tuturnya.
Presiden meminta kepada seluruh pejabat baik pusat dan daerah untuk saling terbuka dan bersinergi. Terbuka dan sinergi dalam tataran pelaksanaan bukan hanya dalam rapat.
“Kalau di forum rapat kita harus terbuka, kita harus terbuka, praktiknya tidak. Itu yang kita sering yang lemah di situ. Sekali lagi semua lembaga pemerintah harus saling terbuka dan saling bersinergi,” pungkasnya.
Baca juga: Menteri ATR Ungkap 8 Juta Sertifikat Tanah Telah Digadaikan oleh Pemiliknya
Ingatkan Bahaya Sengketa Lahan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan gugus tugas reforma agraria untuk bisa mengintegrasikan dan memadukan seluruh kementerian, lembaga dan juga pemerintahan daerah dalam menyelesaikan masalah lahan.
Hal itu disampaikan presiden dalam acara pertemuan Puncak Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) di Sulawesi Tenggara, Kamis, (9/6/2022).
“Menyelesaikan masalah masalah lahan yang ada di masyarakat. Engga ada yang lain agar sengketa-sengketa lahan itu bisa kita selesaikan,” kata Jokowi.
Masalah sengketa lahan bisa menimbulkan dampak sosial. Pasalnya kata Presiden, bila terjadi sengketa tanah atau lahan, orang bisa saling bunuh, antara kampung bisa saling serang.
“Bahaya loh yang kalau sudah namanya sengketa tanah, sengketa lahan, bahaya banget. Orang bisa bunuh-bunuhan gara gara itu. orang bisa pedang-pedangan gara-gara sengketa lahan. Antar kampung berantem bisa karena sengketa lahan. rakyat dan perusahaan bisa berantem karena sengketa lahan. hati-hati ini, hati-hati dampak sosial dampak ekonominya bisa kemana-mana,” katanya.
Baca juga: Kementerian ATR: 12.000 Sertifikat di Sumatera Utara Bukan Fiktif, Tapi Belum Diserahkan
Oleh karena itu kata Presiden, sertifikat tanah menjadi sangat penting. Selain menghindari sengketa, sertifikat tanah juga bisa dipakai untuk mengakses permodalan ke lembaga keuangan.
“Memberikan trigger kepada ekonomi, karena bisa dipakai untuk kolateral, bisa dipake untuk jaminan untuk mengakses permodalan ke bank, ke lembaga keuangan. hati-hati persoalan yang tidak bisa kita selesaikan merembetnya bisa ke sosial, bisa merembet ke ekonomi,”pungkasnya.
8 Juta Sertifikat Tanah Telah Digadaikan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menyatakan, pelayanan pertanahan, termasuk dalam kelompok yang sedang bertransformasi secara digital.
Sofyan Djalil mengatakan, proses digitalisasi mendorong pendaftaran sertifikat tanah hingga mencapai 80 juta bidang saat ini.
Menurut dia, sertifikat tanah legal dapat bermanfaat untuk pemiliknya, terutama jika ingin 'disekolahkan' atau digadai ke bank untuk dapat pendanaan, meski yang lakukan itu masih sedikit yakni 10 persen.
"Dari catatan kami, yang menyekolahkan (menggadaikan) sertifikat sekira 8 juta, baru sekira 10 persen. Kalau 80 juta ini semua bisa di-leverage, luar biasa dampak ekonominya," ujar dia dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (7/6/2022).
Karena itu, pihaknya berkeinginan untuk mendaftarkan semua bidang tanah, sehingga membuka kotak pandora agar masyarakat bisa mempunyai akses ke lembaga keuangan formal atau dalam hal ini perbankan.
"Tadinya layanan pendaftaran manual. Sekarang sudah elektronik kita lakukan," kata Sofyan.
Dia menambahkan, peluncuran layanan-layanan digital akan terus dilakukan hingga layanan pertanahan mencapai tingkat efisiensi tertinggi.
"Dengan demikian, transaksi-transaksi pertanahan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien," ujarnya.