Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ali Anshori
TRIBUNNEWS.COM MELAWI, -Konflik sosial yang diakibatkan masuknya investasi banyak terjadi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Melawi, diantaranya kecamatan Sokan, Kecamatan Menukung dan Kecamatan Belimbing.
Camat Sokan Ardiansyah, mengatakan, di daerahnya konflik yang terjadi adalah masalah tapal batas. Akibat konflik tersebut warga sempat melakukan pemblokiran jalan di wilayah perkebunan, beruntung persoalan tersebut bisa segera di atasi.
“Kami berharap agar masalah tapal batas ini bisa segera diselesaikan, sebab beberapa waktu lalu warga sempat melakukan pemagaran jalan akibat konflik tapal batas ini,” kata Ardiansyah saat rapat koordinasi bersama bupati Melawi dan SKPD Selasa (2/4/2013).
Ardiansyah mengatakan, untuk tapal batas tersebut kewenangan berada pada pemerintah Kabupaten. Pihak kecamatan hanya sebagai fasilitator untuk memediasi antara warga dan perusahaan yang terjadi konflik.
“Memang awalnya tidak ada masalah berkenaan dengan tapal batas ini, namun setelah adanya investor masuk kemudian adanya kepentingan tertentu maka muncul persoalan tersebut, dan kita hanya ingin semuanya bisa diselesaikan dengan baik,” katanya.
Bupati Melawi Firman Muntaco mengatakan, pemerintah akan segera men untaskan persoalan tapal batas yang terjadi di sejumlah kecamatan. Kata dia dalam waktu dekat akan ada tim dari pemerintah yang turun.
“Masalah tapal batas akan kita sikapi dengan tegas, dan ini menjadi prioritas. Jadi nanti akan ada penentuan tapal batas,” kata Bupati ditemui wartawan usai memimpin rapat bersama SKPD di Kantor Bupati Selasa (2/4).
Firman mengatakan, persoalan tersebut dipicu karena adanya investasi yang masuk ke daerah tersebut, ditambah lagi adannya kepentingan bisnis yang dilakukan oleh oknum tertentu, sehingga dari yang awalnya tidak ada masalah kemudian timbul masalah.
“Masyarakat suka atau tidak suka tetap akan kita lakukan pengukuran dan penentuan tapal batas, dan memang anggarannya sudah kita sediakan,” jelasnya.
Menurut bupati terdapat Tiga kecamatan yang bermasalah terhadap tapal batas, diantaranya di kecamatan Belimbing, di Kecamatan Menukung dan Kecamatan Sokan. Dia meminta kepada pihak terkait segera menyelesaikan persoalan tersebut. (ali)
Kurang Komunikasi
Ketua Komisi C DPRD Melawi Iif Usfayadi mengatakan, konflik yang banyak terjadi antara pihak perusahaan dan masyarakat acapkali ditimbulkan karena kurangnya komunikasi yang dilakukan perusahaan.
“Kita sangat mendukung dengan masuknya investor ke Kabupaten Melawi, namun jangan sampai karena mereka masuk justru menimbulkan konflik di masyarakat, sebab kebanyakan yang terjadi memang demikian,” katanya.
Iif menginginkan investor bisa memberikan dampak yang positif kepada masyarakat, dengan cara memberdayakan mereka, sehingga perekonomian masyarakat yang sebelumnya tidak baik menjadi lebih baik.
“Mulai dari penyerapan tenaga kerja, pembangunan fasilitas umum ini juga harus menjadi perhatian, kalau itu tidak diprioritaskan maka investor tersebut tidak patut berada di Melawi,” tegasnya.
Iif juga mengharapkan agar investor, khususnya perkebunan bisa berkomunikasi dengan DPRD sebelum mereka melakukan operasional. Setidaknya dengan mereka melapor DPRD bisa tahu sehingga ketika ada masalah bisa segera dicegah.
“Sebab selama ini DPRD selalu menjadi sasaran masyarakat ketika ada masalah di lapangan, harusnya investor melapor agar kita tahu, jangan sampai kita tahu sendiri,” tegasnya. (ali)