Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Medan, M Azhari Tanjung
TRIBUNNEWS.COM , BINJAI – Sekitar 50an anggota Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-Polri (FKPPI) Cabang 0203 Kota Binjai, menggelar orasi damai di kawasan Bundaran Tugu Perjuangan Kota Binjai.
Aksi tersebut dilakukan sebagai wujud dukungan penuh FKPPI terhadap kredibilitas dan segala kebijakan pimpinan institusi TNI dan Polri, terkait terjadinya beberapa insiden kekerasan di sejumlah daerah yang melibatkan oknum onggota TNI-Polri.
Orasi diawali dengan pelaksanaan upacara dan tabur bunga terhadap seluruh makam yang terdapat di Komplek Taman Makan Pahlawan (TMP) Kota Binjai, untuk kemudian dilanjutkan dengan pawai berjalan menuju Bundaran Tugu Perjuangan Kota Binjai.
Koordinator aksi sekaligus Ketua FKPPI Cabang 0203 Kota Binjai M Zein Edward Hutabarat menjelaskan bahwa aksi damai dilakukan untuk memberikan dukungan penuh terhadap kinerja dan upaya reformasi kelembagaan TNI dan Polri.
Menurut Zein, dukungan penting diberikan demi membantu meningkatkan kepercayaan diri setiap instansi TNI dan Polri dalam melaksanakan tugas secara maksimal guna membantu mewujudkan situasi keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta menjamin terciptanya kondisi pertahanan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kuat
Selain itu, aksi juga dilakukan sebagai upaya menumbuhkembangkan rasa kepercayaan masyarakat, terutama dalam mengantisipasi terjadinya tindakan provokatif dan sikap apatis oleh pihak tertentu yang dinilai telah mendekreditkan instansi TNI dan Polri.
“Sebagai anak-anak dan keluarga besar purnawirawan dan anggota TNI-Polri, sudah tentu kami akan selalu mendukung setiap kebijakan pimpinan TNI-Polri demi kemajuan dan kebaikan masayarakat dan NKRI,” jelas Zein kepada wartawan.
Menanggapi sejumlah insiden kekerasan yang melibatkan anggota TNI dan Polri, Zein mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah kesalahan instansi melainkan oleh oknum. Sehingga penindakan terhadap anggota TNI dan Polri yang bersalah harus pula diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum.
“Kami menilai bahwa kesalahan terkait terjadinya sejumlah insiden kekerasan bukan berasal pada instansi TNI-Polri, tapi lebih kepada kesalahan oknum. Karena itu, kami setuju dan sangat mendukung proses hukum bagi aparatur negara yang dinilai melakukan tindakan pelanggaran dan aksi kekerasan, termasuk mengecam keras terjadinya tindakan dan aksi premanisme,” sambut Zein. (ari/tribun-medan.com)