Baca tanpa iklan
"Kalau Pemkab Madina mendapat BDB hampir Rp 80 miliar, tahu. Namun, programnya untuk apa saja, kurang tahu. Kan abang nggak pernah dilibatkan," ujarnya.
Anggota DPRD Sumut Hardy Mulyono mengaku tak heran dengan tertangkapnya Bupati Madina Hidayat Batubara karena tersandung suap penggiringan proyek yang berasal dari anggaran Bantuan Daerah Bawahan(BDB).
Hardy mengaku mencium aroma tak sedap dibalik bagi-bagi 'jatah' BDB ke daerah-daerah di Sumut. Mantan Ketua Fraksi Partai Golkar itu menyebut dari besaran uang BDB yang melonjak drastis di suatu daerah tertentu sudah mencurigakan karena di saat-saat pembagian itu akan berlangsung Pilkada Sumut 2013.
"Sangat tidak logika, ada daerah tertinggal yang sangat minim mendapat jatah alokasi BDB. Sementara daerah yang sebenarnya sudah cukup maju mendapat angka fantastis," ujar Hardy saat ditemui Tribun beberapa waktu lalu.
Hardy tak menafikkan bisa saja bagi-bagi jatah 'tak adil' itu juga melibatkan oknum pimpinan dewan atau oknum banggar (badan anggaran) DPRD Sumut.
"Bisa saja, tentu ada kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, terutama pimpinan dewan," ujarnya.
Menurut Hardy yang menentukan besar kecilnya BDB tahun 2013 adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) yang dipimpin Sekda, kemudian dilakukan pembahasan APBD di DPRD Sumut.
"Saya yakin, penentu besar kecilnya BDB 2013 hasil lobi antara kepala daerah dengan Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho berkaitan Pemilihan Gubernur Sumut 7 Maret 2013, lalu," ujarnya.
Diketahui juga pemberian BDB dilakukan atas mekanisme, kabupeten dan kota mengusulkan kepada Pemprov Sumut. Kemudian, lewat hasil reses anggota DPRD dan juga hasil kunjungan kerja DPRD.
Sekda Sumut Nurdin Lubis meminta Tribun bertanya perihal BDB ke Biro Keuangan Setda provinsi Sumatera Utara.
"Sebaiknya ke Karo Keuangan. Data dan regulasi ada pada beliau," ujar Nurdin singkat via pesan singkat.
Anggaran BDB 2013, dari penelusuran Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) digunakan untuk kepentingan politik pendukung
Gatot.
Kecurigaan FITRA karena penetapan besaran BDB, Pemprov Sumut tidak menjelaskan ukuran atau pendekatan penyusunan BDB kepada dewan.
"Perdagangan pengaruh sangat kental dalam penentuan besar kecilnya BDB. Gubernur bisa saja menyetujui BDB sekehendaknya setelah lobi dengan bupati atau walikota mulus," ujar Sekretaris Eksekutif FITRA Sumut Rurita Ningrum.