Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru
TRUBUNNEWS.COM NUNUKAN,- Wakil Ketua DPRD Nunukan Ruman Tumbo mengatakan, aksi Gerakan Melawan Lupa meskinya tak ditanggapi berlebihan. Setiap pemimpin mestinya siap menerima kritik termasuk saat warga menuntut janji politik yang diucapkan saat kampanye.
“Kalau saya sebagai pemimpin dikritik itu wajar. Kalau diberikan masukan itu wajar. Seorang pemimpin harus siap menerima kritik. Karena pemimpin itu tidak ada yang seperti Malaikat. Saya, kalau saya pemimpin mau dikritik silakan tapi kritiknya positif. Kecuali kritiknya dipolitisir itu jangan. Hal-hal yang tidak benar, kita dituduh macam-macam kan?” ujar politisi Partai Demokrat ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, Aliansi Rakyat Nunukan Bersatu (Arnab), Jumat (13/9/2013) lalu mengajak Bupati Nunukan Basri dan warga untuk melawan lupa dengan memasang spanduk “Mari Melawan Lupa, Segera Realisasikan Janji Kampanye Gerbang Emas” yang dilengkapi dengan 15 poin janji politik yang pernah dituangkan dalam kontrak politik.
Namun baru berumur beberapa jam, spanduk yang terpasang di sejumlah titik di Pulau Nunukan diturunkan paksa Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Nunukan.
“Kenapa diturunkan? Itu hanya mengingatkan kepada Beliau (Bupati), apa yang dijanjikan Beliau selama ini? Mungkin tujuannya seperti itu. Jadi kalau Satpol PP, biarkan mereka, itu kan hak asasi,” kata Ruman.
Ia mengatakan, Gerakan Melawan Lupa sangat wajar dilakukan masyarakat yang kecewa karena hingga kini masih ada sejumlah janji politik yang belum terlaksana. Hal itu harus direspon positif, karena tujuannya untuk mengingatkan kembali Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Hajjah Asmah Gani akan komitmen yang pernah disampaikan kepada masyarakat.
“Mana tahu beliau lupa, itu kan sudah tepat diingatkan kembali. Kalau saya melihat itu bagus untuk mengingatkan. Itu hanya mengingatkan, mana tahu karena beliau sibuk dia lupa kan?” ujarnya.
Cara mengkritik pemimpin melalui spanduk dan pembagian pamflet sebenarnya lebih bagus daripada dilakukan dengan cara demonstrasi yang mengerahkan banyak massa.
“Saya pikir masih manusiawilah mengingatkan. Tinggal nanti jawaban dari Beliau, ini sudah saya lakukan,” ujarnya.
Janji politik memang tak disertai sanksi. Dan tidak semua janji tersebut bisa terlaksana dengan baik. Tetapi yang terpenting ada usaha yang dilakukan untuk memenuhi janji tersebut.
“Yang penting sudah berusaha. Kalau ada kendala, itu lain lagi,” ujarnya.
Sebagai pihak yang pernah membuat kontrak politik, tentu harus pula bertanggungjawab untuk melaksanakan kontrak politik dimaksud.
“Kita sudah melakukan tetapi ada kendala. Tetapi kita lihat ini baru dua setengah tahun, setengah perjalanan. Kalau pembangunan berjalan berarti berjalan juga kontrak politiknya. Kalau ini yang belum dilaksanakan, ini yang belum. Kalau saya pikir sudah berjalan ini. Tinggal yang mana diharapkan?” ujarnya.
Disadari pula, tak mungkin semua program bisa berjalan sekaligus. Perlu ada penilaian objektif terhadap poin-poin yang sudah berjalan.
“Kan sudah ada Program Gerbang Emas itu. Apakah 15 program itu masuk dalam Gerbang Emas? Jadi itu sebenarnya tidak menjadi masalah bagi saya. Diingatkan oleh masyarakat, seorang orang tua atau pemimpin diingatkan oleh masyarakat asal jangan memaksa, diingatkan saya pikir bagus itu. Saling mengingatkan itu tidak masalah, justru saya berterima kasih kalau diingatkan apa yang saya lupa,” ujarnya.
Tanggal 12 Januari 2011 di Nunukan, Basri selaku calon Bupati Nunukan dan Hj Asmah Gani selaku Calon Wakil Bupati Nunukan menyatakan sikap dan komitmen politik akan melaksanakan amanah kerja bagi masyarakat Kabupaten Nunukan.
Sebanyak 15 butir janji politik tertuang dalam kontrak politik yang diakhiri dengan kalimat penutup "Bilamana perjanjian kontrak politik ini kami tidak indahkan maka kami siap untuk diproses secara hukum."
Inilah 15 poin janji politik Basri-Asmah Gani kepada rakyat Nunukan.
1. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat
2. Pengadaan listrik di Kecamatan Nunukan (tenaga gas/batu bara)
3. Gratis akte kelahiran, KTP dan tunjangan kematian.
4. Mengembalikan proses TKI ke Kabupaten Nunukan
5. Memberantas korupsi kolusi dan nepotisme
6. Pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan masyarakat (hasil Musrenbang)
7. Penerimaan CPNS yang memprioritaskan anak kelahiran Nunukan
8. Memberikan bantuan modal kerja kepada pedagang pasar, pedagang kaki lima, petani, pekebun dan nelayan
9. Memperbaiki mutu dan infrastruktur pendidikan yang baik di jenjang SD, SMP dan SMA serta menaikkan bantuan beasiswa pendidikan bagi mahasiswa se- Kabupaten Nunukan
10. Menaikkan pendapatan Ketua RT, Kepala Desa, Guru dan PNS
11. Menyelesaikan sengketa lahan masyarakat dengan perusahaan
12. Setiap investor yang masuk ke Nunukan mengutamakan tenaga kerja masyarakat Kabupaten Nunukan
13.Jaminan kesehatan yang baik bagi masyarakat
14. Memberikan bantuan rumah ibadah kepada semua pemeluk agama
15. Menjamin keamanan pencarian nafkah di laut, sungai maupun darat. (*)