Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Geafry Necolsen
TRIBUNNEWS.COM, TANJUNG REDEB - Bupati Berau Makmur HAPK mengungkapkan tindakan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang mengadu kepada wartawan bahwa Pemkab Berau telah menerapkan kebijakan yang tidak adil dalam proses rekrutmen CPNS, adalah tindakan yang tidak etis.
"Saya jujur saja, kepada pegawai yang tidak pernah menyampaikan secara langsung kepada kita rasanya tidak pantas disampaikan ke lembaga yang tidak kompeten, walaupun itu disampaikan kepada media," kata Makmur, Kamis (7/11/2013).
"Kita setuju saja orang mengkritik melalui media, tapi mereka kan belum pernah menempuh komunikasi dengan kita. Rasanya tidak etis (mengadu ke media). Kalau misalnya setelah disampaikan kepada kita (pemerintah) kemudian tidak ditanggapi atau ada yang keliru silakan ke media atau lembaga lain untuk mengadu," imbuhnya.
Tidak hanya kepada PTT, Makmur juga meminta PNS di lingkungan Pemkab Berau agar menjalin komunikasi dulu dengan kepala daerah, sebelum membawa persoalan yang mereka hadapi ke media.
Makmur juga menegaskan, pihaknya tidak akan menindaklanjuti kritikan dari PTT yang mengadu kepada media. Pasalnya, dia menilai, aduan tersebut tidak resmi.
"Saya tidak akan selesaikan sebelum mereka menemui saya, ini imbauan saya kepada mereka, patuhi aturan dan mekanismenya," tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah orang yang mengaku sebagai PTT di lingkungan Pemkab Berau mendatangi para wartawan. Mereka menyampaikan kritikan terhadap Pemkab Berau karena dinilai tidak bersikap adil.
Terutama bagi PTT yang sebelumnya dinyatakan tidak lulus saat verifikasi ulang yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Berau.
"Kita dulu tidak lulus verifikasi karena memang tidak masuk kategori 2, karena memang ujiannya untuk yang kategori 2. Tetapi, kok yang nyata-nyata bukan kategori 2 (K1), tetap bisa ikut. Apa bedanya mereka dengan kita yang dianggap tidak memenuhi kriteria," kata salah seorang PTT yang enggan disebutkan namanya.