Baca tanpa iklan
Laporan Tribun Jateng Tim Liputan Khusus
TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) mengancam akan kembali meminta uang subsidi, bila terbukti pemilik rumah dalam Program Sejuta Rumah adalah orang-orang kaya.
Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera Sri Hartoyo, Selasa (10/12/2013), mengatakan kalau memang ada penyimpangan, ada sanksi yang harus ditanggung.
Kepada yang bersangkutan, menurut Sri Hartoyo, harus mengembalikan fasilitas subsidi yang telah diterimanya dari pemerintah.
"Untuk membuktikan adanya penyimpangan, tentu harus ada laporan dari masyarakat," tuturnya saat dihubungi Tribun Jateng.
Untuk diketahui, pemerintah memberikan sejumlah subsidi bagi para pembeli rumah proyek sejuta rumah yang diluncurkan Presiden SBY pada 2006.
Subsidi itu, meliputi subsidi dari APBN Rp 2,3 juta hingga Rp 3 juta, subsidi dari Bapetarum Rp 1,2 juta hingga Rp 2,1 juta, serta pinjaman seluruh uang muka Rp 3 juta dengan bunga 8,5 persen.
Dalam perkembangannya, salah satu proyek sejuta rumah di Perumahan Griya Lawu Asri (GLA) di Plosokerep, Kelurahan Jeruksawit, Kecamatan Gondangrejo Karanganyar kini mangkrak.
Uang subsidi proyek ini diduga dikorupsi. Kasus yang diduga melibatkan Bupati Karanganyar Rina Iriani itu kini ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
Sementara itu, proyek sejuta rumah di kompleks Perumahan Dinar Elok di Desa Meteseh, Kecamatan Tembalang, Semarang, diduga banyak dimiliki orang-orang kaya yang hanya ingin menanam investasi. Padahal mereka sudah memiliki banyak rumah.
Sri Hartoyo menjelaskan Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah itu sebenarnya bertujuan untuk memberikan rumah murah kepada masyarakat.
"Waktu itu rumah murah dibangun sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal," bebernya.