Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani, menegaskan komitmennya akan fokus pada pengembangan investasi di empat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Merauke, Sorong, Teluk Bintuni dan Raja Ampat. Komitmen ini sebagai langkah konkret untuk percepatan investasi di Papua dan Papua Barat.
Hal tersebut dikatakan Franky dalam acara Forum Percepatan Penanaman Modal di Manokwari, Papua Barat, Jumat (27/2/2015).
“Salah satu syarat pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus adalah adanya investor yang siap untuk menggerakkan investasi di wilayah tersebut. Saat ini keempat kawasan ekonomi di Papua dan Papua Barat tersebut sudah terdapat calon investor yang telah merencanakan investasi tapi masih terhambat realisasinya. Investasi tersebut yang menjadi fokus bottlenecking BKPM,” tegas Franky.
Data BKPM menunjukkan ada sembilan proyek investasi yang terhambat di Papua dan Papua Barat yang sedang difasilitasi oleh BKPM. Kesepuluh proyek tersebut masing-masing dua proyek di Papua dan tujuh proyek di Papua Barat, dengan total nilai investasi sebesar Rp 16,88 triliun. Proyek investasi tersebut terbagi dalam sektor perikanan (enam proyek), perkebunan satu proyek, dan industri petrokimia dua proyek.
BKPM mencatat, ada beberapa kendala yang dialami investor dalam menanamkan modalnya di kedua provinsi tersebut. Antara lain, proses pelepasan kawasan hutan yang cukup lama dan jaminan ketersediaan pasokan energi.
Selain itu, BKPM juga mencatat ada lima investor yang menunjukkan minat serius untuk menanamkan modalnya di Papua, masing-masing sektor perkebunan senilai Rp 9,8 triliun dan sektor olechemical senilai Rp 2,4 triliun, sepanjang Oktober 2014-Februari 2015.
Franky menambahkan, empat kawasan ekonomi di Papua dan Papua Barat tersebut memiliki potensi sektor khusus untuk dikembangkan. Menurutnya kawasan ekonomi Merauke dapat dikembangkan untuk investasi sektor pertanian dan industri pengolahannya, kawasan ekonomi Sorong untuk industri maritim dan pengolahannya, kawasan ekonomi Teluk Bintuni untuk industri smelter dan petrokimia, serta kawasan ekonomi Raja Ampat untuk sektor pariwisata.
“Pemerintah sudah menempatkan Papua dan Papua Barat sebagai prioritas pembangunan. Saya optimistis proses pengembangan empat kawasan ekonomi di Papua dan Papua Barat dapat tercapai karena kesiapan dukungan Kementerian teknis untuk pengembangan infrastruktur pendukung kawasan
ekonomi,” jelas Franky.
Data BKPM menunjukkan realisasi investasi asing di Papua dan Papua Barat Tahun 2014 sebesar 1,41 miliar dolar AS, turun dibandingkan 2013 sebesar 2,41 miliar dolar AS.
Lima negara terbesar yang menanamkan modalnya di sana adalah Amerika Serikat, Singapura, Tiongkok, British Virgin Islands dan Turki. Investasi tersebut tersebar di sektor pertambangan, tanaman pangan dan perkebunan, transportasi, gudang dan telekomunikasi, listrik gas dan air, serta industri makanan.
Demikian halnya dengan investasi dalam negeri, di mana realisasi investasi 2014 sebesar Rp 349,91 miliar, turun dibandingkan 2013 yang mencapai Rp 888,2 miliar.