Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM.SOLO– Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan implementasi terkait skema rencana daulat pangan di tahun 2015. Implementasi yang dikembangkan tidak jauh berbeda, laiknya sistem integrated farming, pendampingan penyuluhan, hingga upaya peningkatan produktifitas.
Untuk menjamin kelancaran program, Pemprov Jateng bahkan telah meminta bantuan kepada pusat untuk mem-back up implementasi yang dilakukan.
“Saya nanti lapor ke Presiden. Saya ingin memastikan program presiden itu serius apa tidak? Kalau iya, saya minta bendungan, dan beragam perlengkapan lain. Itu kemudian sudah dikasih. Selanjutnya, nanti saya minta kuota,” kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Kamis (23/4/2015).
Implementasi integrated farming misalnya, akan dilakukan dengan pemanfaatan lahan kurang produktif milik badan usaha negara. Lahan kosong di sisa lahan akan dimanfaatkan untuk bercocok tanam, sehingga lahan kosong tetap bisa menghasilkan.
Terkait skema pendampingan penyuluhan, Pemprov Jateng berusaha kuat agar bisa memenuhi satu penyuluh untuk satu desa. Namun, masalah berlanjut karena harus mengeluarkan anggaran untuk membayar pendamping penyuluhan.
“Saat UU Penyuluhan Pertanian itu dibuat, saya menggabungkan tiga kementerian yang susahnya minta ampun, menteri pertanian, kehutanan dan perikanan dan kelautan. Masalahnya ya di menteri keuangan, uangnya tidak ada,” ujar Ganjar, di sela berbicara di para temu teknis tenaga harian lepas dab tenaga bantu penyuluh pertanian di Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Karena mendapati hal tersebut, akhirnya biaya pendampingan penyuluh menjadi masalah. Bahkan, Ganjar mendapat surat protes dari Kementerian Pertanian terkait hal tersebut.
“Saya dapat surat cinta dari menteri peranian. Suratnya juga sudah kami tolak, kirimnya Oktober, ya kami tolak. Telat kirimnya,” tutur politisi PDI Perjuangan itu.
Sementara terkait peningkatan produktivitas diimplementasikan dengan pemanfaatan peralatan modern. Peralatan itu antara lain transplater (alat penanam padi otomatis), combine harvester (alat pemanen padi), atau alat lainnya.
Bagi Ganjar, yang terpenting adalah mengusahakan agar harga bisa kompetitif. Untuk itulah, dalam tiap panen, dia meminta badan urusan logistik untuk turun menyerap pasar.
“Saya juga sudah matur (bilang) ke menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Saya bilang kalau Bulog sudah masuk ke Jawa Tengah harusnya dibeli gabah, jagung dan lainnya. Jangan hanya bilang izin saja,” kata Ganjar.
Pemprov Jawa Tengah sendiri juga mencanangkan daulat pangan untuk tiga prioritas, yakni Padi, Jagung dan Kedelai atau yang disingkat (Pajale). Target selama tahun 2015 ini, untuk gabah kering giling sebanyak 11, 137 juta ton, jagung pipilan kering sebanyak 3,167 juta ton, dan kedela biji kering 139 ribu ton. ( Kontributor Semarang, Nazar Nurdin)