News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Mafia Pendidikan Diduga Berada di Balik Kebocoran Soal Ujian Nasional

Editor: Sugiyarto
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

ilustrasi

TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Fenomena kebocoran soal Ujian Nasional (Unas) hingga muncul kunci jawaban kembali mengemuka.

Namun di balik kebocoran soal ini diduga ada mafia pendidikan bermain di balik kebocoran Unas ini.

"Belum lama ditemukan kebocoran soal di tingkat nasional di Jakarta saat Unas SMA. Soal bisa diakses bebas di internet. Sekarang kunci jawaban Unas SMP beredar. Kami menengarai ada mafia Unas di sini," ujar Muhammad Iksan, anggota Komisi E DPRD Jatim, Rabu (6/5/2015).

Kebocoran soal Unas dinilai sudah menjadi isu lama. Namun saat ini bukan lagi isu karena setiap tahun selalu muncul kebocoran Unas. Kunci jawaban beredar adalah bukti nyata kebocoran ini.

Di sejumlah daerah berseliweran kunci jawaban. Laporan itu sudah sampai ke Komisi E. Di antaranaya Jember, Lumajang, dan Surabaya.

Terlepas dari bahwa beredarnya kunci jawaban itu benar atau tidak, namun kalau kunci jawaban sudah beredar artinya semua harus dipertanggungjawabkan.

"Sudah bukan rahasia umum, Unas itu adalah proyek besar. Percetakan semua itu ada dana besar," kata Iksan.

Jika setiap jenjang sekolah peserta Unas rata-rata 1 juta siswa, Iksan menuturkan sudah bisa dihitung berapa besar anggaran hanya untuk mencetak soal dan kunci jawaban,

Unas selama ini masih belum bergeser dari paragima lama. Gengsi-gengsian dan reputasi sekolah ditentukan oleh Unas. Pemahaman ini lah yang keliru.

"Kebocoran soal itu harus disudahi. Mafia pendidikan dan mafia Unas harus dihentikan. Harusnya kisi-kisi soal harus disiapkan ke setiap sekolah. Ini salah satu solusi agar kebocoran soal tak ada," kata Iksan.

Ada masalah mendasar dalam pendidikan di Indonesia. Ada gap dan tidak meratanya pendidikan.

Antarsekolah dan guru berpusat di pusat kota. Ada sekolah favorit dan tidak favorit.

Begitu juga infrastruktur pendidikan. Seharusnya ada kebijakan pemerataan pendidikan ini.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini