Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribun Jogja, Khaerur Reza
TRIBUNNEWS.COM JOGJA - Tuntut nasionalisasi perusahaan tambang Freeport Indonesia, belasan mahasiswa yang tergabung dalam Front Perjuangan Pemuda Indonesia geruduk gedung DPRD DIY di Jl Malioboro Yogyakarta Kamis (10/12/2015).
Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) melakukan long march dari taman parkir Abu Bakar Ali melewati Jl Malioboro menuju gedung DPRD DIY.
Aksi long march yang dikawal pihak kepolisian tersebut juga sempat membuat arus lalu lintas di Jl Malioboro sedikit tersendat.
FPPI menilai riuhnya kasus rekaman minta saham oleh ketua DPR RI justru mengaburkan tujuan utama dan yang sangat penting yaitu nasionalisasi PT Freeport Indonesia.
Dengan kontrak PT Freeport yang masih berlangsung sanpai tahun 2021, artinya 48 tahun sudah Freeport mengeruk harta dari tanah Papua.
"Indonesia hanya mendapat keuntungan dari kepemilikan saham 9% dan royalti 1%, pertambangan Freeport tidak memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat Papua. Provinsi Papua justru menjadi daerah yang miskin dan tertinggal," ujar ketua FPPI Yogyakarta, Irvan Tengku Harja.
Karenanya, pihaknya menuntut pemerintah Jokowi - JK untuk berani tidak memperpanjang kontrak karya Freeport Indonesia dan cukup sampai 2021.
Menyiapkan infrastruktur IPTEK dan SDM dalam rangka nasionalisasi aset tambang yang dikuasai Freepot.
Mereka juga mengecam dan menuntut diadilinya tindakan kekerasan oleh aparat terhadap aksi damai FPPI Cirebon pada tanggal 7 Desember 2015.
Serta nasionalisasi aset tanbang yang dikuasai asing di Indonesia pada umumnya dan terkhusus di DIY.