Baca tanpa iklan
Oleh: Prof Dr HM Totong Kamaluddin, Pakar Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya
PALEMBANG - Apa pun jenis obat tidak dapat menghapus pengaruh zat amfetamin (sabu). Obat yang digunakan itu biasanya hanya bersifat antioksidan, jika dikonsumsi memang dapat mengecoh pemeriksaan urine.
Obat tertentu itu saat dikonsumsi akan bereaksi mengacaukan metabolisme, sehingga membuat zat amfetamin tidak diproses sempurna dalam metabolisme. Hal tersebut membuat terlihat seakan tidak ada zat amfetamin yang diproses di dalam tubuh. Kondisi itu biasa disebut false negatif.
Tes urine memang tidak serta merta dapat menjadi acuan dalam pengecekan medis terhadap seseorang pengguna zat amfetamin. Tes urine hanya menjadi langkah awal untuk mendeteksi dan jika memang ada kecurigaan harus dilakukan rangkaian tes lebih lanjut.
Obat penangkal tes urine untuk pengguna narkoba laris manis dijual di Palembang berdasar penelusuran Tribun Sumsel, Rabu (16/3/2016). TRIBUN SUMSEL/FATRA YUDI
Adapun pemeriksaan lanjutan yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan kuku dan rambut. Kedua pemeriksaan ini jauh lebih akurat dibanding tes urine. Pemeriksaan rambut dapat mendeteksi penggunaan amfetamin sampai dua hingga tiga tahun, sementara kuku bisa seumur hidup.
Ada kesalahan interpretasi selama ini, jika seorang sudah dites urine dan hasilnya negatif, maka selalu dikatakan bukan pengguna, padahal belum tentu. Jika memang ada indikasi seharusnya dilakukan rangkaian tes lanjutan.
Bukan hanya penggunaan obat-obatan yang dapat mengecoh hasil dalam tes urine, tapi dosis urine juga berpengaruh. Misalnya, urine diambil hanya satu CC lalu ditambah dengan air satu CC atau cairan lainnya, hasilnya juga bisa negatif.
Hal tersebut bisa saja juga terjadi dalam kasus Bupati Ogan Ilir, Nofiadi Mawardi, yang belakangan diketahui positif menggunakan amfetamin. Tim dokter pemeriksaan kesehatan para calon bupati langsung menjadi sasaran dugaan miring dari masyarakat karena dianggap kecolongan.
Tentu dalam pemeriksaan lanjutan sangat dibutuhkan keberadaan tim ahli, dan untuk di Sumsel saat ini belum ada, karena butuh dana yang cukup besar untuk dapat melakukannya.