Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Gubernur Jatim, Soekarwo menyatakan 'perang' terhadap investasi abal-abal alias bodong dan raja tipu masyarakat dengan kedok mengatasnamakan agama di wilayah Jatim.
Pernyataan 'perang' tersebut disampaikan Pakde Karwo, Kamis (7/10/2016) di Hotel JW Marriot, Surabaya, usai dilantiknya Tim Kerja Satgas Waspada Investasi (WI) Provinsi Jatim.
Menurut Pakde Karwo, raja tipu pengumpulan dana masyarakat maupun investasi abal-abal dengan modus penipuan seperti yang dilakukan Dimas Kanjeng Taat Pribadi dan biro perjalanan haji dan umrah yang menipu calon jemaah berangkat lewat Filipina, harus diberantas, karena praktek tersebut melanggar aturan.
Selain itu, dampaknya luas dan sangat merugikan masyarakat.
"Saya minta pemberantasan raja tipu, penipuan atas nama agama, dan investasi abal-abal benar-benar jadi sasaran penting," tegasnya kepada Surya (TRIBUNnews.com Network).
Pihaknya, kata Gubernur dua periode ini, mengapresiasi komitmen bersama ini sebagai langkah penting dalam melindungi masyarakat dari banyaknya penawaran investasi lembaga keuangan yang illegal.
Pasalnya, saat ini masyarakat sering menerima penawaran investasi dari pihak-pihak yang tidak memiliki izin resmi dalam pengelolaan investasi dan penghimpunan dana masyarakat. Serta, lembaga keuangan ilegal yang mengatasnamakan perbankan.
"OJK sebagai Kepala Suku dengan didukung Polda dan Kejati harus menegakkan aturan untuk melindungi masyarakat," tandasnya.
Hal itu dinilai penting, karena penegakan aturan merupakan bagian untuk memberi kepastian hukum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kata Pakde Karwo, pihaknya mendukung penuh keberadaan Satgas WI, karena karena dari total PDRB Jatim sebesar Rp 1.1689,88 triliun, 54,98 persen atau sekitar Rp 804 triliun berasal dari sektor UMKM.
Nah, dari Rp 804 triliun ternyata hanya 30 persen saja yang dananya dari perbankan. Sedangkan 70 persen atau lebih Rp 500 triliun berasal dari non perbankan, dimana sebagian dananya diperkirakan tidak jelas.
"Kemungkinan adanya dana yang tidak jelas inilah yang harus ditelisik oleh Satgas," pintanya.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan yang juga Anggota Dewan Komisioner OJK, Nelsen Tampubolon, menjelaskan, tingkat kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam investasi semakin meningkat.
Namun, ini tidak diimbangi tingkat literasi di bidang keuangan dan kemampuan pemanfaatan teknologi.
Sehingga masyarakat sangat rentan menjadi korban penipuan dan investasi bodong, dengan memanfaatkan figur terkenal lewat berbagai media.