Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Muhammad Arfan
TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Sejumlah fraksi DPRD Kalimantan Utara sepakat menolak pembangunan gedung DPRD Kalimantan Utara, karena ada hal penting dari itu.
Pemerintah Provinsi Kaltara berencana membangun gedung DPRD Kaltara di Kota Baru Mandiri, Kabupaten Tanjung Selor.
"Fraksi Kaltara Raya menolak rencana rencana pembangunan kantor DPRD karena anggaran memang tergolong defisit. Tidak perlu fasilitas yang megah, tetapi masyarakat masih terisolir," ujar Herman, Ketua Fraksi Kaltara Raya saat menyampaikan pandangan fraksi dalam rapat paripurna pembahasan RAPBD, Senin (19/12/2016).
Pemprov Kaltara telah menyiapkan dana kurang lebih Rp 300 miliar untuk membangun gedung kantor legislatif tersebut.
"Infrastruktur dulu, gedung DPRD nanti dulu," kata Sitti Laela menyampaikan pandangan Fraksi Partai Golkar.
Fraksi Gerindra juga secara tegas menyatakan baiknya penundaan rencana pembangunan fasilitas tersebut.
"Kami berpendapat sebaiknya gedung kantor DPRD ditunda. Masih dianggap kurang perlu. Lebih baik ke yang menyentuh masyarakat secara langsung," ujar perwakilan Fraksi Gerindra.
Asnawi Arbain, Ketua Fraksi Bintang Amanat Reformasi, justru memberi beberapa catatan penting terhadap pelaksanaan APBD 2017.
Menurut dia beban anggaran semakin besar di bidang pendidikan pascaperalihan kewenangan bidang pendidikan menengah dari kabupaten atau kota ke provinsi.
Fraksinya mengingatkan Pemprov Kaltara untuk melanjutkan penyelesaian fisik sekolah-sekolah yang dibiayai APBD provinsi agar segera dilanjutkan sehingga tidak terkesan mangkrak dan kumuh.
"Seperti di Sembakung harus diselesaikan 2017. Karena belum selesai sehingga kesannya kumuh. Kemudian SMK 2 Tanjung Selor yang belum selesai," ia menambahkan.
Sektor perikanan, pertanian, dan UMKM, beber Asnawi, perlu juga diakselerasi. Ketiga sektor ini pondasi fundamental perekonomian. Sedang rancangan anggaran tahun 2017 tidak berbanding lurus.
"Petanian hanya Rp 19,4 miliar dengan belanja langaung Rp 13 miliar. Ini menunjukkan masih lemah, padahal umumnya penduduk Kaltara mengandalkan sektor ini," ia melanjutkan.
Sementara di bidang kesehatan, DPRD Kaltara mengapresiasi tinggi karena alokasi anggarannya sudah melebihi 10 persen, bahkan hampir menyentuh 20 persen.