News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Bupati Simalungun Tak Kasih Gaji, Guru Honorer Bakal Mengadu ke DPRD Sumut

Penulis: Array Anarcho
Editor: Y Gustaman
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

ILUSTRASI - Ribuan guru yang tergabung dalam PGRI Kalbar mendatangi kantor DPRD Kalbar, di Jl A Yani, Pontianak, Senin (27/6/2016). Dalam aksi damai yang diikuti oleh ribuan guru dari berbagai kabupaten/kota se-Kalbar ini mendesak pemerintah untuk segera mencairkan dana bos, serta menuntut pemerintah agar memberikan perlindungan kepada para guru dalam menjalankan tugasnya. Pada kesempatan ini ribuan guru tersebut juga mendesak pemerintah segera mengangkat para guru honorer K2 menjadi PNS. TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA

Laporan Wartawan Tribun Medan, Array A Argus

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Puluhan guru dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, didampingi Posko Perjuangan Rakyat Sumut berencana mengepung kantor DPRD Sumut.

Mereka datang untuk menyampaikan keluhannya terkait gaji honorer yang belum mereka diterima sejak beberapa bulan lalu.

"Guru yang ada di Simalungun sudah enam bulan tidak menerima gaji dari Bupati (JR Saragih). Tidak tahu alasannya kenapa," kata Kordinator Pospera Sumut, Sadam Husein, Selasa (25/4/2017).

Ada 200 lebih guru yang belum mendapatkan gajinya. Namun, lanjut Sadam, hanya 60 orang yang bergabung bersama Pospera Sumut untuk memperjuangkan nasib mereka.

"Untuk lebih detailnya, besok akan kami jelaskan. Tetapi, harusnya guru honorer itu digaji sekitar Rp 800 hingga Rp 900 ribu per bulan," kata Sadam.

Terkait minimnya guru yang bergabung bersama Pospera, lanjutnya, lantaran sejumlah guru sudah mendapatkan intervensi. Banyak guru yang takut untuk turun aksi memperjuangkan hak-haknya.

"Besok aksi akan kami mulai dari Bundaran Majestik. Setelah berkumpul di sana, kami akan bergerak ke DPRD Sumut," kata Sadam.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini