Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah akan menambah jumlah penerima bansos di Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan data jumlah penduduk tidak mampu di kabupaten tersebut.
Staf Khusus Menteri Sosial, Masud Said mengatakan peningkatan jumlah bantuan di Banyuwangi ini ditujukan untuk pengententasan kemiskinan di kabupaten terujung pulau Jawa tersebut.
Meski begitu, pemerintah masih menghitung berapa besar penambahan jumlah bansos di Kabupaten Banyuwangi.
“Di Banyuwangi saat ini sebanyak 38 ribu lebih Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bansos non tunai dari Kementerian Sosial. Seiring dengan tekad pemerintah pusat untuk mengentaskan kemiskinan maka pemerintah akan menambah jumlah KPM di kabupaten ini,” tegas Masud Said saat melaksakan pencairan Program Keluarga Sejahtera di Kabupaten Banyuwangi, Selasa (29/8/2017).
Masud Said menambahkan KPM di Banyuwangi juga akan mendapatkan bansos lainnya yang diwujudkan dalam Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar 110 ribu rupiah per bulan.
Langkah ini diambil pemerintah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan beras sejahtera yang berkualitas.
Di samping itu, perubahan sistem bansos beras sejahtera tersebut juga ditujukan untuk meminialisir adanya penyimpangan dalam penyalurannya.
“BPNT ini untuk melindungi kualitas beras sejahtera yang diterima oleh KPM,” tambah Masud.
Dalam APBN tahun 2018, pemerintah terus meningkatkan bantuan sosial kepada masyarakat, dikatakan Masud Said hal ini menunjukan bahwa politik anggaran pemerintah “pro poor” untuk rakyat yang rentan akan masalah kemiskinan.
Saat ini sebanyak 9% masyarakat termiskin akan dilindungi oleh pemerintah melalui berbagai bansos.
“Tekad pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia adalah terlihat dengan ditingkatkannya jumlah bansos di APBN,” tegas Masud.
Untuk mengentaskan kemiskinan pemerintah tidak hanya memberikan bansos akan tertapi juga memberikan edukasi kepada ibu-ibu untuk bisa menabung.
Di sisi lain pemerintah juga mendiri masyarakat untuk bisa berusaha secara mandiri keluar dari jaring kemiskinan dengan memberikan modal usaha bersama atau KUBE.
“KUBE ini diharapkan bisa menjadi titik awal bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka sehingga tidak lagi tergantung pada bansos terus. Mereka harus bisa mandiri dengan demikian bisa keluar dan bisa dialihkan ke yang belum ter-cover,” lanjutnya.
Sementara itu Asisten Administrasi, Pembangunan dan Kesra, Agus Siswanto mengatakan, angka kemiskinan di Banyuwangi sejak 2010 hingga saat ini sudah menurun.
"PKH harapannya bisa ditambah kuotanya. Dari 20,9 persen warga miskin pada 2010, saat ini tinggal 8,7 persen dengan total penduduk 1,6 juta," ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kata Agus, untuk menekan angka kemiskinan telah melakukan upaya dengan membentuk UGD kemiskinan di setiap kecamatan dan desa.
"Mulai pelaporan dan pendataan warga miskin Banyuwangi, untuk menangani persoalan kesehatan, rumah tidak layak huni hingga persoalan pendidikan, dilakukan terintegrasi untuk layanan cepat," terangnya.
Siti Rahayu salah satu Ibu rumah tangga penerima bantuan PKH asal Kecamatan Glagah mengatakan bantuan yang dia terima, akan difokuskan untuk pendidikan anaknya.
"Suami saya kerja jadi tukang sapu di tempat wisata. Saya sendiri enggak kerja, dan masih ada satu anak yang sekolah di SMA," jelas Ibu dua anak ini.