Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda
TRIBUNNEWS.COM, SOLO - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyarankan sistem pemilu mesti tertutup jika ingin keterwakilan 30 persen perempuan terpenuhi masuk parlemen.
Menurut dia, sepanjang menggunakan sistem suara terbanyak, target tersebut akan tetap sulit tercapai.
"Kalau mau dan niat bisa menggunakan nomor urut. Di antara nomor 1, 2, dan 3 (daftar calon tetap) harus ada perempuan. Kalau ada satu perempuan minimum nomor 2, maka pasti jadi," kata Ganjar dalam pelatihan Peningkatan Kapasitas Politik bagi Perempuan Bakal Calon Legislatif Pemilu 2019 di The Royal Surakarta Heritage, Solo, Rabu (13/9/2017).
Saat ini, tingkat partisipasi perempuan di kursi legislatif di 35 DPRD kabupaten/kota dan DPRD Jateng masih di bawah 30 persen. Persentase keterwakilannya pun masih jauh dibanding target minimal.
Namun, Ganjar berharap perempuan politikus tidak minder. Dia mencontohkan, saat ini ada sembilan menteri perempuan dari 34 menteri di kabinet Presiden Joko Widodo.
Jika minder soal pendidikan, Menteri Susi Pudjiastuti yang hanya lulusan SMP ternyata mampu masuk kabinet karena memiliki kemampuan .
Untuk para calon legislator perempuan, Ganjar menyarankan agar membuat setting agenda sejak dini.
Ia menyarankan untuk menjadi "makelar" pemerintah mengurangi keberangkatan Tenaga Kerja Wanita (TKW) sebab Jateng merupakan "penyuplai" TKW terbesar.
"Bisa jadi 'makelar' agar mereka nggak pergi jadi TKW. Bisa menggandeng dinas tenaga kerja atau lain. Cukup jadi jembatan saja untuk mengomunikasikan ini," kata mantan anggota DPR ini.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Jateng, Sri Kusuma Astuti, menyebutkan tingkat partisipasi perempuan di DPRD Jateng hasil Pileg 2014 baru mencapai 24 persen dari jumlah 100 kursi.
Di 35 kabupaten/kota di Jateng, jika dirata-rata baru mencapai 17,4 persen.
Rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen berdampak pada rendahnya aspirasi yang tersampaikan.
"Keterwakilan harus bisa ditingkatkan. Keberadaan perempuan di parlemen dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan. Mereka yang duduk di legislatif bisa mengawal aspirasi dan memperjuangkanya,'' kata Sri.