Laporan Wartawan Tribun Medan Array A Argus
TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Medan akan kembali turun ke jalan menyoroti berbagai persoalan yang terjadi di Kota Medan.
Kalangan pemuda ini mengaku, mereka akan meminta pertanggungjawaban Pemkot terkait buruknya fasilitas publik yang tidak dikelola dengan baik.
"Jalan berlubang yang rusak parah memang sudah diperbaiki. Namun, kami menilai perbaikan itu tidak maksimal karena terkesan dipaksakan," ungkap Sekjen KNPI Kota Medan Dedy Key didampingi Bendahara Kiki Handoko Sembiring SH dan sejumlah PK KNPI Kota Medan, Kamis (2/11/2017).
Dedy mengatakan, bagaimana mungkin dalam waktu kurang lebih satu bulan, semua jalan sudah diaspal.
Ia khawatir, kualitas jalan tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Baca: KNPI Persoalkan Penyebab Julukan Sejuta Lubang
"Pengerjaan perbaikan jalan dikebut sedemikian rupa. Tapi pertanyaannya, apakah kualitasnya baik? Atau jangan-jangan, baru beberapa bulan diaspal, jalan kembali rusak," ungkap Dedy.
Tak hanya masalah jalan, pria yang merupakan kader FKPPI ini menyebut persoalan lain yang perlu dibebaskan parkir liar dan perbaikan pasar tradisional.
Kemudian, sambung Dedy, Pemko Medan harus bisa me jelaskan perizinan sejumlah proyek seperti Podomoro Deli City, Centre Point, dan mall Manhattan.
"Kami meminta Walikota Medan memberi penjelasan langsung terkait berbagai persoalan ini. Pada 16 Oktober kemarin, Walikota malah mengirimkan perwakilan. Tentu ini tidak dapat kami terima," katanya.
Ketika KNPI meributi kinerja Eldin, ada oknum anggota dewan yang berusaha memediasi namun, pihak KNPI tidak menghendaki hak tersebut.
Baca: Akhir Hidup Hasan Tappul, Perampok Kejam di Kota Medan
"Jangan pula terkesan ada agen yang berusaha menjembatani. Kami tidak mau itu. Kami ingin mendengar langsung penuturan dari Walikota," terangnya.
Bendahara KNPI Kota Medan, Kiki Handoko justru menyoroti penggunaan APBD oleh Pemko Medan.
Katanya, APBD tahun 2017 yang sudah disetujui mencapai Rp5,264 triliun lebih dan belanja Rp5,493 triliun.
"Ada devisit sebesar Rp229 miliar. Yang jadi pertanyaan, dengan devisit seperti itu, pembangunan di Kota Medan tidak terlihat. Malah kesemrawutan dimana-mana," ungkap Kiki. (Ray/tribun-medan.com)