Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Pos Kupang.com, Yeni Rachmawati
TRIBUNNEWS.COM, KUPANG - Dua kali sudah Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore mengunjungi SD Negeri Tenau yang melihat langsung kondisi sekolah, guru dan anak-anak.
Kehadiranya di sekolah tersebut tentu membawa secercah harapan para guru yang ketika ditanyai honor per bulan hanya Rp 100.000 hingga Rp 200.000.
Nominal tersebut sangat jauh dari harapan dengan berbagai kebutuhan di zaman sekarang.
Apalagi sekolah tersebut merupakan sekolah negeri.
Tapi selama enam tahun, guru Pahlawan Tanpa Tanda Jasa yang mencerdaskan anak bangsa hanya dihargai dengan Rp 200.000 per bulan saja.
Bahkan uang tersebut mungkin hanya cukup untuk uang transportasi dari rumah ke sekolah.
Baca: Mantan Kadis Lingkungan Hidup Kukar: Izin Lingkungan Hanya Rp 10 juta untuk Honorarium
Guru Kelas Debriks A Deny, kepada wartawan, Rabu (7/3/2018) menyampaikan di sekolah ini guru honor terdapat 12 orang, sedangkan guru PNS dua orang yaitu Kepala Sekolah dan guru Penjas.
"Waktu itu Pak Wali kaget kenapa honornya sedikit sekali. Pak Wali pun sampaikan ke Kepala Sekolah mengenai honor harus disampaikan ke pihak kota untuk alokasi dana karena sebagai guru dituntut untuk mencerdaskan anak bangsa, jadi harus lebih diperhatikan," tuturnya.
Selain bisa memiliki penambahan gedung baru dan lapangan, para guru honor juga berharap agar kesejahteraan mereka diperhatikan oleh Pemerintah kota.
Hal senada juga disampaikan Guru Kelas lainnya, Fitri Meting Saleh.
Ia yang juga merupakan guru dari SD Inpres Tenau ketika datang di sekolah ini mendapati suasana yang begitu berbeda.
"Habis mau bagaimana lagi. Bagaimana caranya pun harus mengajar anak-anak di sini. Panggilan jiwa untuk mengajar sudah tertanam dan kami tetap mengikuti prosesnya," tuturnya.
Ia berharap ada perhatian dari pemerintah untuk membangun gedung yang lebih layak untuk anak-anak.
Begitu juga dengan honor agar bisa lebih diperhatikan.
"Karena cukup tidak cukup, habis mau bagaimana lagi," katanya dengan senyum.
Senyum penuh pengharapan agar Pemerintah bisa memerhatikan nasib mereka. (*)