Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna
TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Asman Abnur menjanjikan kenaikan tunjangan kiner bagi Polres yang bebas korupsi.
Setiap polres yang bisa berkomitmen dalam zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah dengan birokrasi bersih dan melayani (WBBM), akan mendapat apresiasi dari pemerintah.
"(Polres) Yang bisa komitmen dengan zona integritas WBK/WBM, kami beri apresiasi dalam bentuk peningkatan tunjangan kinerja," ujar Asman Abnur di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Selasa (3/4/2018).
Misalnya, kata Asman, jika polres mampu menjaga komitmen dengan zona integritas WBK, polres tersebut mendapat tunjangan kinerja satu kali lipat lebih tinggi dari polres biasanya.
"Jika polres bisa komit di zona integritas WBK dan WBBM, maka tunjangan kinerjanya bisa ditingkatkan dua kali lebih tinggi dari polres biasa," kata Asman Abnur.
Zona integritas WBK/WBBM ini menekankan pada aspek pelayanan publik.
Di lingkungan Polri, zona integritas WBK/WBBM ini menekankan soal bagaimana menciptakan pelayanan publik oleh kepolisian.
Saat ini, selain Direktorat Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri, ada 9 polres yang sudah berkomitmen dalam zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah yang birokrasinya bersih dan melayani (WBBM).
Mereka adalah Polresta Banjarmasin, Polrestabes Surabaya, Polres Balikpapan, Polrestabes Semarang, Polrestabes Medan, Polresta Pekanbaru, Polresta Padang, dan Polres Serang.
Adapun tiga polres yang sudah mendapat predikat WBK kemudian naik jadi WBBM, yakni Polres Jember, Gresik, dan Sidoarjo.
"Saya ingin menciptakan iklim yang kognititif antar-Polres antar antarPolda. Siapa yang baik akan diberikan penghargaan. (Polres) yang saya anggap tak ada kemajuan, bahkan jalan di tempat, pimpinannya akan saya ganti," ujar Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat bersama Asman Abrur di Mapolda Jabar.
Meski begitu, kata dia, pembenahan tak mudah dilakukan karena berbagai faktor masalah. Tantangannya, kata jenderal bintang empat ini, adalah memperbaiki kesejahteran.
"Kemudian menambah atau mencukupi biaya operasional, melengkapi sarana prasarana. Oleh karena itu, harus ada perbaikan sistem sumber daya manusia, kemudian perencanaan anggaran sehingga zona itu bisa betul dijalankan dan akan terus kami evaluasi," kata Tito Karnavian. (*)