Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pembangunan infrastruktur transportasi di bumi Papua merupakan penunjang utama bagi masyarakat Papua.
Selain mengurangi biaya tinggi, tentunya jalan darat yang dibangun akan menumbuhkan perekonomian masyarakat setempat, khususnya di sepanjang jalan Trans Papua-Papua Barat.
Transportasi Papua di pergunakan sebagai sarana penunjang BBM satu harga, sembako murah, material harga murah, dan mempermudah akses warga setempat untuk mengantar warga ke rumah sakit maupun mengantar orang meninggal serta sebagai penunjang pegawai Aparatur Sipil Negara.
Pembangunan transportasi di Papua merupakan langkah nyata pemerintah untuk memperkuat atau memajukan peningkatan ekonomi disetiap daerah.
Ketua DPD Projo Papua Moses Morin mengatakan, melalui kementerian Perhubungan pemerintah fokus membangun sarana transportasi di Papua.
Menurutnya, hal ini menandakan kekuatan ekonomi disetiap daerah ditunjang dengan sarana transportasi yang baik dan memadai.
Moses menjelaskan, gagasan atau program Menteri Perhubungan dengan membangun konektivitas antar kota dan desa merupakan ide yang sangat luar biasa.
"Sangat luar biasa sekali karena dengan ide ini menandakan negara melalui kementerian Perhubungan bisa hadir untuk membuka akses bagi warga Papua yang terisolasi," ujar Moses Morin dalam keterangan yang diterima, Kamis (17/5/2018).
Menurutnya, selama ini pembangunan sarana tarnsportasi terkendala oleh sejumlah petugas satuan kerja yang ada di Papua seperti UPT, Satker, Kabandara dan Kasbandara yang tidak pernah berada dikantornya saat jam kerja.
Dirinya berharap pemerintah membangun jaringan internet disetiap Instansi yang ada di Papua.
hal ini dapat mempermudah akses sebagai data jaringan melalui online yang terhubung baik itu dari kabupaten ke Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan aktifitas pegawai.
Lebih lanjut Moses menjelaskan, Projo Papua memberikan apresiasi setinggi tingginya atas kinerja Menteri Perhubungan dalam membanguna fasilitas dermaga dan bandara di wilayah terisolir bahkan wilayah yang masih di kuasai sparatis seperti Agandugume Kabupaten Puncak.
"Kami berharap pembangunan fasilitas bandara dan dermaga wajib di ikut sertakan dengan sistem koneksitas angkutan ke zona wilayah lainnya agar anggaran tidak mubazir," kata Moses Morin.