Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, KULONPROGO - Tunggakan pembayaran klaim pelayanan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tak hanya dialami Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kulonprogo.
Kondisi serupa juga menimpa hampir seluruh pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di kabupaten tersebut.
Hal ini diakui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas kesehatan Kulonprogo, Ananta Kogam.
Tunggakan pembayaran terutama terjadi untuk pengajuan klaim pada layanan rawat inap di sejumlah puskesmas yang punya fasilitas dan layanan tersebut.
Dari 21 puskesmas di Kulonprogo terdapat 7 unit yang memiliki fasilitas rawat inap.
Penundaan pembayaran klaim bahkan bisa mencapai 3-4 bulan meski nilainya tidak begitu besar.
"Paling cepat, pembayaran dilakukan 1,5 bulan setelah pengajuan karena proses verifikasi datanya cukup lama. Besaran nilai klaimnya memang sedikit, cuma sekitar Rp5 juta per bulan," kata Ananta, Selasa (31/7/2018).
Durasi waktu hingga klaim tercairkan itu diketahui dari hasil rapat bersama pihak BPJS Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia, dan pihak puskesmas.
Proses verifikasi mencakup konfrimasi berkas penggunaan fasilitas dan obat pasien sehingga cukup memakan waktu.
Belum lagi biasanya terdapat perbedaan data dan penafsiran antara puskesmas dan BPJS terkait durasi inap pasien.
Dia menyebut, layanan penjaminan dari BPJS Kesehatan di puskesmas mencakup dua jenis.
Pertama, layanan dengan perhitungan kapitasi berdasarkan jumlah pasien terlayani serta ketersediaan dokter.
Mekanisme kapitasi cenderung lebih cepat pencairan penjaminannya setiap bulan karena melalui perhitungan sendiri dan telah ditentukan besaran dananya.
Di antaranya program lanjut penyakit kronis (prolanis), contact rate (jumlah pasien peserta terlayani), dan rujukan non spesialis yang masing-masing ada skema perhitungan nilainya tersendiri.
Kedua, metode klaim berdasar penggunaan kamar dalam layanan rawat inap.
Pada sistem ini, klaim didasarkan pada penggunaan fasilitas kamar (all in) termasuk layanan perawatan dengan maksimal nilainya Rp200.000 per pasien per hari.
"Kalau dibanding RS, puskesmas cenderung tetap stabil operasionalnya. Kalau klaim belum cair, pengelola masih bisa mengambil dana dari sistem kapitasi itu. Tapi mundurnya pembayaran klaim itu juga merepotkan administrasi puskesmas, misalnya ketika akhir tahun harus masuk pencatata," tambah Ananta.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kulonprogo, Astungkara menyikapi problema pembayaran klaim BPJS Kesehatan untuk RSUD Wates itu mengatakan bahwa permasalahan utamanya adalah dalam proses klarifikasi dokumen yang kurang koordinatif sehingga jadi hambatan untuk proses pencairan klaim.
Kondisi serupa juga terjadi secara nasional.
Meski pada Senin lalu telah dimediasi, pertemuan lanjutan rencananya tetap akan digelar pada pekan depan antara pihak manajemen RSUD Wates, paramedis dan tenaga rumah sakit, serta BPJS Kesehatan.
BPJS sendiri menurutnya sudah menjamin bahwa tunggakan tersebut tetap akan dibayarkan.
"Yang terpenting, pelayanan dan kebutuhan obat untuk masyarakat jangan sampai terhambat oleh permasalahan ini," kata Astungkara.(TRIBUNJOGJA.COM)