TRIBUNNEWS.COM, PALU - Pemerintah memutuskan mengubah sistem penyaluran bantuan dari terpusat di posko pusat menjadi tingkat kecamatan di kabupaten kota terdampak.
Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Dinamika Sosial, Asep Sasa Purnama menjelaskan perubahan mekanisme penyaluran itu diambil agar lebih efektif.
"Ini merupakan keputusan rakor di kantor Gubernur Sulteng kemarin petang. Ini dilakukan agar lebih efektif," kata Asep dalam keterangan pers kepada Tribunnews, Senin (8/10/2018),
Rakor tersebut diikuti BNPB, Kemensos, Pemprov, TNI/Polri di kantor Gubernur Sulteng, kemarin petang.
Selain itu, dikatakan Asep perubahan ini juga untuk menghindari adanya pengungsi yang berpindah-pindah posko untuk mendapatkan bantuan.
Asep menambahkan penyaluran bantuan melalui posko induk Dinas Sosial secara berkelompok akan berakhir hari ini.
Tercatat sebanyak 1.500 pengungsi, Minggu kemarin memadati posko induk Kemensos.
Baca: Lama Tak Muncul di Layar Kaca, Manohara Jadi Relawan, Lihat PostingannyaPasca Gempa dan Tsunami Palu
"Penyaluran secara berkelompok akan kita akhiri hari ini dan selanjutnya bantuan akan dikirim melalui Dinsos lalu disalurkan via kecamatan.Untuk itu, masyarakat harus mendaftar di kecamatan setempat untuk mendapatkan bantuan," tambahnya.
Asep berharap seluruh unsur aparat keamanan TNI/Polri dapat membantu distribusi bantuan tersebut.
Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Margowiyono menjelaskan dengan mekanisme penyaluran yang baru ini akan memudahkan pendataan dan pendistribusian bantuan.
Selain itu,Kemensos juga akan dibantu oleh Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, TKSK, TAGANA dalam mendiatribusikan bantuan.
"Kita juga ajak Karang Taruna untuk membantu penyaluran di pelosok yang belum terjangkau. Mereka kita libatkan karena mereka mempunyai anggota hingga kecamatan bahkan tingkat kelurahan," tegas Margo.
Baca: Cerita Alissa Wahid Soal Pengemudi Betor Sebut Bisnis Ojol Milik Anak Jokowi, Begini Kata Gibran
Sekertaris Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Hidayat Lamakarate mengaku telah melakukan simulasi perumahan mekanisme distribusi bantuan.
"Kita udah lakukan semulasi sistem ini. Dengan sistem ini mereka (pengunsi) dapat terpenuhi kebutuhannya," tegas Hidayat.
Hidayat mengaku akan melakukan verifikasi yang terhadap pengajuan bantuan agar tidak salah sasaran.
"Kemarin ada yang melapor meminta bantuan mengaku warganya 200 orang. Hal ini tidak mungkin karena dalam kondisi bencana seperti ini masa tidak ada korban," tambah Hidayat.