News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Rusuh di Papua

Irjen Pol Paulus Waterpauw: Papua dan Papua Barat Kondusif

Editor: Dewi Agustina
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Mantan Kapolda Papua dan mantan Kapolda Papua Barat Irjen Pol Paulus Waterpauw, utusan Mabes Polri untuk meresakan kasus kerusuhan di Papua, memberi penjelasan di Jayapura, Papua, Sabtu (24/8/2019) malam. (Kontributor Tribunnews/Banjir Ambarita)

"Ini proses, jadi sebenarnya adek-adek penghuni asrama tidak usah alergi atau kuatir dengan para pihak disitu, kalau ada yang menuding belum tentu benar, sebaiknya kooperatif, sama-sama selidiki buktikan siapa yang merusak, kan mestinya begitu," tandasnya.

Ratusan anggota Brimob Polda Maluku hendak dikirim ke Manokwari untuk membantu pengamanan pasca kerusuhan, Jumat (23/8/2019). Tribun Timur/Fahrizal Syam (Tribun Timur/Fahrizal Syam)

Ketika kelompok massa atau warga berteriak dan menyalahkan penghuni asrama, Polisi hadir menjaga.

"Polisi kan penengah, ketika pada puncaknya, kan mereka harus dilindungi diselamatkan juga harus bersedia dimintai keterangan untuk klarifikasi, untuk kepentingan objek di lapangan, dan Polisi punya kewenangan untuk hal itu. Ada kewenangan Polisi tapi kalau tidak bisa dengan toleransi mengajak dengan baik-baik untuk kooperatif ada lngkah terpaksa," imbuhnya.

Seperti halnya yang terjadi di Malang, ketika melakukan aksi demo lalu memblokir jalan, jelas mengganggu pengguna jalan.

Lantas pengguna jalan protes dan terlibat cekcok dan berakhir bentrok, lalu Polisi datang, untuk mengamankan, itu tugas Polisi.

"Kalau Polisi tidak amankan mungkin banyak korban, apalagi jumlah pendemo dan warga tak seimbang," paparnya.

Jadi menurut Waterpauw, kalau ada kata-kata rasis itu ada prosesnya, tidak langsung mengutuk, menghina martabat atau harga diri. Harus dilihat secara seksama tentang latar belakangnya.

"Ada komunikasi yang tersumbat dan itu bukan terjadi 1-2 hari saja namun sudah berkepanjangan," ujar dia.

Jadi, kedepan, pemerintah daerah yang mengirim warganya study ke luar Papua harus memberikan pendampingan. Jangan dibiarkan tanpa arahan yang jelas.

"Agar mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, serta bisa menjaga kebhinekaan," harapnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini