Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua meminta warga Kota Wamena tidak eksodus.
Jhon menegaskan situasi keamanan di Wamena berangsur kondusif.
Baca: Wanita LGBT di Samarinda Aniaya Bocah 6 Tahun hingga Tewas, Ini Motif hingga Kronologinya
“Kami beri jaminan keamanan kepada seluruh warga masyarakat yang hidup di Kabupaten Jayawijaya, tanpa memandang dia berasal dari mana atau agama maupun suku apa. Dan kondisi saat ini telah kondusif berkat hadirnya pemerintah dan aprat keamanan TNI dan Polri. Jadi warga yisak perlu kuatir atau takut lagi,” ujar Bupati Kamis (3/10/2019).
Menurutnya, kehadiran TNI dan Polri di Kota Wamena untuk memberikan perlindungan keamanan kepada warga, baik Papua maupun non Papua.
“TNI dan Polri hadir untuk memberikan rada aman pada sekuruh warga Jayawijaya, tanpa memandang putra daerah atau pendatang,” ucapnya.
Jhon mengakui kerusuhan yang terjadi di Wamena, telah menimbulkan terjadinya pengungsian warga secara besar-besaran.
Dan warga yang mengungsi bukan saja pendatang, tapi juga warga asli Jayawijaya meninggalkan Kota Wamena.
“Warga yang mengungsi bukan hanya pendatang, tapi juga warga pribumi, karena masih ada isu-isu yang tidak jelas,” kata Bupati.
Orang asli Jayawijaya dan Pegunungan lainnya banyak yang mengungsi ke kabupaten lain seperti ke Lanny Jaya,Tolikara maupun Yalimo.
“Sebagian besar mereka mengungsi ke pinggiran Kota Wamena,” ungkapnya.
Mengenai aktivitas di Kota Wamena, Bupati mengatakan, sudah berjalan normal.
“Bisa lihat, Mama-mama sudah kembali berjualan sayur, toko juga sudah mulai buka, tentu ini berdampak baik bagi perekonomian di Wamena terutama untuk membuat kestabilan harga,” tandas Bupati.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah mengeluarkan instruksi agar sekolah-sekolah di Jayawijaya kembali beraktivitas mulai Senin (7/10/2019) mendatang.
Meski diperkirakan sebanyak 248 tenaga pengajar atau guru sudah meninggalkan Kota Wamena.
Bupati sudah meminta instansi terkait mengumpulkan seluruh tenaga pengajar untuk kembali mengajar.
Terkait keamanan tenaga pengajar atau guru dalam beraktivitas, Bupati menyerahkan masalah tersebut kepada TNI dan Polri yang nantinya mengawal jalannya proses belajar mengajar.