Baca tanpa iklan
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji Sebut Kebijakan Menteri Keuangan 'Merampot', Mengapa?
TRIBUNNEWS.COM, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat (Kalimantan Barat), Sutarmidji menyebut kebijakan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani 'merampot' alias tidak benar.
Hal itu disampaikan Sutarmidji saat menjadi keynote speaker seminar International di Rektorat Universitas Tanjungpura Pontianak, Senin (7/10/2019).
Sutarmidji mengungkap alasannya menyebut kebijakan Menkeu 'merampot'.
Sutarmidji mengatakan, seharusnya yang mendapatkan keuntungan adalah daerah penghasil.
Namun selama ini yang mendapatkan hasil ekspor justru daerah yang mempunyai pelabuhan ekspor.
Baca: Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji Ajak Umat Jaga Ustadz Abdul Somad (UAS)
Baca: RAMALAN ZODIAK CINTA Hari Rabu 9 Oktober 2019 | Kekuatan Menggoda ARIES, Waktu Nyatakan Cinta TAURUS
Selain itu, NPWP perusahaan ada di Jakarta dan yang mendapatkan keuntungan Jakarta bukan Kalimantan Barat.
"Padahal yang rusak alamnya adalah Kalimantan Barat. Infrastruktur yang rusak dan membangunnya Kalimantan Barat," ucap Midji, sapaan akrabnya.
Oleh karena itu, Sutarmidji meminta ada aturan yang memberikan kontribusi pada daerah penghasil CPO.
Pada kesempatan itu dirinya juga menyampaikan hal sama terjadi pada ekspor bauksit.