Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, SUMEDANG - hingga Senin (11/1/2020), sebanyak 14 orang meninggal dunia akibat tanah longsor yang terjadi di Perum Pondok Daud, Kampung Bojongkondang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang,
Masih ada 26 orang yang dinyatakan hilang.
Untuk mencarinya, sekitar 900 anggota tim SAR gabungan masih bekerja.
Kepala Basarnas Bandung, Deden Ridwansah, mengatakan, selain terdiri atas 47 personel Basarnas, tim SAR gabungan juga diperkuat anggota TNI, Polri, pemerintah daerah, dan organisasi SAR.
"Mudah-mudah dengan tim gabungan, sinergitas dan kerjasama yang baik semua korban bisa ditemukan," ujarnya saat ditemui di posko bencana longsor, Senin (11/1/2021).
Deden mengatakan, petugas gabungan memang sangat diperlukan karena ada beberapa kendala dalam melakukan pencarian.
Di antaranya, material longsor yang sangat tebal, kontur tanah masih labil, dan ada potensi longsor susulan.
"Faktor-faktor itu sangat menyulitkan," ujarnya.
Meski belum ada lagi korban yang berhasil ditemukan pada hari ketiga pencarian, kemarin, titik terang, menurut Deden, mulai mereka dapatkan.
Para korban yang sudah ditemukan, banyak bertumpukan di pinggir titik longsor yang terjadi, Sabtu (9/1/2021) itu.
"Makanya kami sisir pencarian ke dekat masjid dan ke area dekat lapangan," ujarnya.
Deden mengatakan, biasa para korban ditemukan bertumpukan di dalam rumahnya masing-masing.
Baca juga: Cerita Korban Selamat dari Longsor di Sumedang: Kakek Ukar Tertimbun 5 Jam, Rumah Hadi Hancur
Ada banyaknya korban yang mereka temukan di luar rumah, menurut Deden, kemungkinan karena saat terjadi longsor susulan mereka sempat berupaya menyelamatkan diri, tetapi tidak berhasil.
"Mereka kebanyakan ditemukan di ujung batas longsoran," ucapnya.
Kemarin, untuk memudahkan masuknya alat berat, sebuah bangunan taman kanak-kanak, menurut Deden, terpaksa dirobohkan.
Perobohan dilakukan setelah tim SAR berkoordinasi dengan pemilik bangunan dan Pemkab Sumedang.
"Dengan cara seperti itu, semua alat berat bisa masuk ke dalam dengan leluasa, sehingga kita ada harapan untuk mempercepat proses pencarian," kata Deden.
Rencananya pencarian akan dilakukan tim SAR hingga dini hari.
"Namun, kalau cuaca tidak memungkinkan akan kami tarik," ujarnya.
Ratusan KK Diungsikan
Ratusan kepala keluarga (KK) di sekitar lokasi longsor di daerah Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, diungsikan untuk menghindari longsor susulan.
Sebanyak 125 KK berasal dari dari Perum SBG Parakanmuncang, yang lokasinya berada di atas Perum Pondok Daud.
Sebanyak 54 KK berasal dari Blok Cicabe, dan 24 KK lainnya mereka yang tinggal di sekitar titik longsor.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Herman Suryatman, mengatakan, ratusan KK itu akan diungsikan ke SD Ciparuat, SD Al Hidayah, dan beberapa tempat lainnya.
Baca juga: Petugas Gabungan Kerahkan Alat Berat Cari Korban Longsor di Sumedang
Sedangkan pengungsi dari SBG akan dialihkan ke gedung serbaguna di kompleks tersebut.
"Untuk masyarakat, silakan kami siapkan tempat pengungsian. Namun, apabila akan menyiapkan tempat pengungsian mandiri, silakan. Namun, kami akan data ini, kami akan data dari 125 KK dan 54 KK di bawah, termasuk zona satu yang terdampak," ujarnya saat ditemui di Posko SAR Cimanggung, Senin (11/1).
Herman mengatakan, Pemkab Sumedang juga sudah mulai melakukan persiapan agar warga yang tinggal di titik longsor dan sekitarnya dapat direlokasi secara permanen.
"Pemkab Sumedang masih melakukan survei untuk lahan," ujarnya.
Untuk rehabilitasi rumah, menurut Herman, akan dibantu oleh pemerintah pusat.
Pembangunannya mendapat garansi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Bupati Sumedang, menurut Herman, sudah mengeluarkan status tanggap darurat untuk bencana longsor di Cimanggung ini.
Status yang berlaku sejak 9 Januari itu akan berlangsung selama tiga pekan.
"Kami ingin pastikan penanganan longsor ini tuntas," kata Herman.
Tidak boleh dihuninya kembali lokasi yang menjadi titik longsor, sebelumnya juga ditegaskan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Munardo, saat saat meninjau lokasi longsor, Minggu (10/1/2021).
"Jadi untuk jangka pendek ini, kami harapkan ada kesadaran masyarakat di wilayah lokasi bencana untuk bersedia direlokasi," ujarnya.
Doni meminta semua warga untuk tidak tinggal di lokasi tersebut, sampai ada hasil kajian dan pendataan dari pemerintah, terkait mana saja rumah yang masih boleh ditempati.
"Kalau sudah diputuskan bahwa kawasan itu zona merah, masyarakat harus ikhlas melepaskan rumah dan tanahnya untuk direlokasi di tempat yang baru," kata Doni.
Doni mengatakan, Pemkab Sumedang akan menyiapkan lahan desa untuk tempat relokasi bagi masyarakat yang rumahnya sudah tidak boleh ditempati.
Pemerintah juga sudah menyiapkan dana stimulan bagi masyarakat yang menjadi korban.
Baca juga: Satu Korban Longsor di Sumedang Ditemukan Tewas, Total Korban Tewas Menjadi 14 Orang
Untuk korban yang rumahnya rusak berat dapat bantuan Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 juta, dan rusak ringan Rp 10 juta.
"Bagi yang rumahnya rusak berat, bisa sesegera mungkin dibangun oleh pemerintah provinsi didukung oleh TNI dan Polri," ujarnya.
Proses Hukum
Kapolres Sumedang, AKBP Eko Prasetyo Robbyanto, mengatakan, akan secepatnya memanggil developer Perum Pondok Daud untuk dimintai klarifikasi terkait masalah perizinan, terutama analisis dampak lingkungan (amdal).
Hal itu mereka lakukan karena perumahan tersebut dibangun di lereng yang sangat labil dan gembur, lokasi yang sebenarnya tidak layak untuk dijadikan perumahan.
"Namun, ini sifatnya masih pengumpulan bahan keterangan dan penyelidikan. Jadi, bukan pemeriksaan, tapi istilahnya klarifikasi informasi," ujarnya saat ditemui di posko bencana longsor.
Eko memastikan, jika hasil karifikasi itu ditemukan tindak pidana, makan status dari proses tersebut akan ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.
"Nanti dikumpulkan alat-alat buktinya terkait tindak pidana yang telah terjadi," kata Eko.
Pemanggilan, akan dilakukan setelah proses evakuasi para korban selesai.
"Proses evakuasi dalam tanggap darurat ini yang jelas akan menjadi prioritas. Sehingga kita biarkan dinas-dinas bekerja dulu, nanti setelah recovery, kita lakukan proses penyelidikan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku," kata Eko.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Erdi A Chaniago mengatakan, Polda Jabar akan mem-back up Polres Sumedang dalam melakukan penyelidikan.
Terlebih, faktanya, perumahan itu berada di daerah rawan bencana.
"Intinya kami sedang mendalami, dari Polres Sumedang sedang mendalami izin-izinnya seperti apa. Sebelum pemanggilan pihak tertentu, kami dalami dulu," ujarnya.
Wakil Bupati Sumedang, Erwan Setiawan, mengatakan, semua izin pembangunan perumahan di kawasan Cimanggung dikeluarkan pada era pemerintahan sebelumnya.
Baca juga: Pemda Tetapkan Status Tanggap Darurat Longsor di Sumedang, Ratusan Warga Diungsikan
"Kalau era kepemimpinan saya dan Pak Bupati tidak pernah kami mengeluarkan izin," ujarnya saat ditemui di lokasi longsor, Senin (11/1/2021).
Erwan memastikan tidak akan ada satu pun perumahan di kawasan Cimanggung yang mendapat izin mendirikan bangunan (IMB) dari era kepimpinan Bupati Dony Ahmad Munir.
Ia juga meminta semua developer untuk menghentikan semua pembangunan perumahan dan tidak lagi membangun di atas lereng yang rawan bencana.
"Dulu memang ada semacam kebijakan boleh cut and fill, tapi sekarang tidak boleh. Kita harus tetap hijaukan bukit-bukit ini, harus dipelihara jangan sampai ada lagi kejadian seperti ini," kata Erwan.
Ia mengatakan, akan kembali melakukan evaluasi dan melakukan pengecekan terkait izin perumahan yang sudah dikeluarkan. Erwan mengaku tak akan segan akan mencabut semua perizinannya jika perumahan di Kawasan Cimanggung melanggar tata ruang.
"Ya, pasti kita cabut kalau ada yang dilanggar dan berpotensi menyebabkan bencana," ucapnya. (hilman kamaludin/mega nugraha)
Artikel ini telah tayang di tribunjabar.id dengan judul Masih Ada Potensi Longsor Susulan di Cimanggung Sumedang, 26 Orang Belum Ditemukan